Demi Lindungi Konsumen, YLKI Dorong Produsen AMDK Lakukan Edukasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendorong produsen air minum dalam kemasan (AMDK), asosiasi industri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lebih gencar melakukan edukasi sehingga konsumen mendapatkan informasi secara komprehensif.

Tulus Abadi mengemukakan hal itu dalam paparan hasil survei YLKI bertajuk "Monitoring dan Pengawasan, Pemasaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Jabodetabek, secara virtual, dikutip Senin (21/3).

Hasil survei yang dilakukan YLKI mengungkapkan, sebanyak 83 persen produsen tidak pernah melakukan edukasi, sementara 99,7 persen asosiasi tidak pernah melakukan edukasi kepada penjual. Dan, penjual yang merasa perlunya edukasi ada sebesar 63 persen.

Baca juga : YLKI Minta Produsen AMDK Pasang Lebel Bahaya Plastik BPA

Selama ini, mayoritas penjual AMDK tidak mendapatkan edukasi mengenai cara penyimpanan dan penjualan yang baik dan benar.

"Edukasi yang dilakukan industri dan asosiasi industri masih sangat kurang, padahal industri/asosiasi industri punya tanggung jawab untuk mengedukasi mitra-mitra bisnisnya secara baik dan benar," ujar Tulus Abadi.

Dia juga menyoroti mata rantai distribusi dari proses pengangkutan yang menggunakan truk/kendaraan terbuka, hingga pada proses penyimpanan yang tidak sesuai pada galon AMDK.

Baca juga : Usung Konsep Modern Tropis, Premier Luncurkan Hunian Premium

Dengan proses itu, AMDK berpotensi terkena sinar matahari langsung yang dapat berpotensi memicu migrasi BPA pada kemasan galon guna ulang.

"Sebanyak 85 persen kendaraan pengangkut AMDK galon tidak memenuhi syarat alias menggunakan kendaraan atap terbuka terpapar sinar matahari," ungkapnya.

Sementara anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina mengingatkan pentingnya mekanisme pengawasan pasca pasar (post market). Baik oleh pemerintah, maupun industri/asosiasi industri. Dengan begitu, AMDK yang dikonsumsi oleh konsumen betul-betul sehat dan higienis.

Baca juga : Kementan Dorong Penggunaan Teknologi Informasi

"Konsumen berhak mendapatkan air yang terjamin kualitasnya sebagaimana UU Konsumen. Kalau kita melihat hasil survei tersebut, masih banyak kelemahan dalam pengawasan. Karena itu Pemerintah perlu segera melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan pengawasan, dalam hal ini BPOM," tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.