Petinggi Instansi Pemerintah Siap-siap Bakal Dilengserkan

 Sebelumnya 
Tak hanya Jokowi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pengelola di bidang kesehatan dan pendidikan untuk menggunakan produk buatan dalam negeri dan mengurangi penggunaan barang impor.

“Jangan ada korupsi, konflik kepentingan, karena alat-alat kesehatan penting bagi pelayanan Kesehatan. Dan, juga penting dari sisi keuangan BLU (Badan Layanan Umum),” kata Sri Mulyani dalam Rakor BLU 2022, BLU Speed Up Recovery, Rabu (30/3).

Tak hanya alat Kesehatan, bendahara negara itu juga menyoroti sarana prasarana di bidang pendidikan yang masih banyak menggunakan produk luar.

Oleh karena itu, Ani-sapaan akrab Sri Mulyani menghimbau para pengelola pendidikan untuk menggunakan produksi dalam negeri agar ekonomi nasional makin meningkat.

Baca juga : Penuhi Permintaan Pasar, Pemerintah Harus Berdayakan Produk Dalam Negeri

“Penggunaan produk dalam negeri membuat ekonomi di Indonesia makin berkembang. Kesempatan kerja tercipta luas dan masyarakat makin merasakan kesejahteraan,” tegas Ani, sapaan akrabnya.

Harus Pro Aktif

Direktur Center Of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, Pemerintah harus proaktif melakukan pendampingan dan sertifikasi kepada produsen lokal dan UMKM agar produk yang dihasilkan berdaya saing dengan produk impor.

“Produk lokal dan UMKM juga harus didampingi agar bisa masuk ke e-Katalog,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : Zulhas Unjuk Kesetiaan

Terkait efektivitas Inpres untuk menekan barang impor, Bhima menerangkan, harus melihat dulu peraturan teknis K/L dan juga perubahan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

“Menurut saya, kalau sekedar Inpres belum bisa dilihat efektivitasnya dalam jangka pendek,” sambungnya .

Bhima mengatakan, selama ini persoalan tingginya ekspor di K/L hingga BUMN bukan hanya disebabkan rendahnya daya saing produk buatan anak bangsa, tapi memang ada pihak-pihak yang sengaja menginginkan impor.

Cara yang digunakan antara lain membuat standardisasi dan sertifikasi produk yang sulit dipenuhi oleh pengusaha lokal dan UMKM.

Baca juga : Hindari Praktik Penipuan Berkedok Investasi, Puan Minta Literasi Digital Diperkuat

“Ini harus dibenahi Pemerintah. Buat standar baik, tanpa menyudutkan produk lokal. Pengawasan di lapangan juga penting agar dalam pelaksanaan pengadaan yang mengutamakan barang lokal bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.