BUMN Ancang-ancang Hadapi Eforia Pemudik

 Sebelumnya 
“Kapasitas maskapai sekarang ini diperkirakan tinggal 30-50 persen dibanding saat normal sebelum pandemi. Sesuai hukum ekonomi, jika penawaran lebih sedikit dari permintaan masyarakat, maka harga akan naik,” ujar Gatot kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Apalagi sekarang harga avtur yang merupakan biaya terbesar dalam operasional pesawat juga naik tinggi. Diprediksinya, karena kapasitas pesawatnya terbatas dan harga tiket mahal, ada kemungkinan masyarakat beralih ke transportasi lain seperti bus, kereta, kendaraan pribadi, dan kapal.

Hal yang perlu diantisipasi, menurut Gatot, kemacetan yang akan terjadi di jalur darat. Terutama di jalan tol. Jika pemudik tidak nyaman, bisa mempengaruhi keselamatan, keamanan dan kesehatan. Hal itu membuat keselamatan dan keamanan transportasi baik akan turun.

Dia mengingatkan operator transportasi mengutamakan keselamatan. Dia khawatir tingginya permintaan mendorong operator memaksimalkan armada dan Sumber Daya Manusia (SDM). Jika tak terkontrol, bisa membahayakan keselamatan.

Baca juga : Ace Hasan Cek Layanan Kesehatan Haji Di Madinah

Ia menyarankan Pemerintah agar segera melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian yang lebih ketat, baik sarana dan prasarana transportasi.

“Jika ada tuslah (tambahan harga karcis), harap diumumkan sesegera mungkin dan seluas-luasnya kepada masyarakat,” ucap Gatot.

Senada, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, mudik kali ini layak memakai tag Mudik Sehat 2022.

“Prokes wajib dilakukan. Makna transportasi tidak hanya menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, tetapi juga aspek kesehatan,” ujar Djoko kemarin kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : BNI Siapkan Layanan Beyond Banking Untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Selanjutnya, karena tak ada wajib antigen atau PCR (Polymerase Chain Reaction), Djoko menyarankan, sebaiknya di setiap simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, disediakan pula vaksinasi ketiga (booster).

Untuk mudik gratis dapat diadakan meskipun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak menganggarkannya. Sebab, tiga bulan sebelum pelaksanaan mudik gratis diselenggarakan, semestinya sudah dilakukan persiapan. Caranya, dengan melibatkan semua BUMN yang memiliki kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk pelaksanaan mudik gratis.

“Kegiatan mudik gratis ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah untuk ikut mudik Lebaran,” katanya.

Mudik gratis, sambung Djoko, akan membantu PO (Perusahaan Otobus) bus wisata dan PO bus antarkota antarprovinsi (AKAP) menangguk keuntungan. Setelah dua tahun ikut ’berpuasa’ akibat pandemi.

Baca juga : Berantas Mafia Pupuk Bersubsidi

Yang terpenting, katanya, penerapan di lapangan juga harus konsisten. Pengawasan dan penindakan ditujukan ke angkutan dan penyelenggara yang tidak jelas.  [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.