Dark/Light Mode

Pemerintah Ingin Kerek BBM, Gas Dan Listrik

Beban APBN Berkurang Beban Rakyat Bertambah

Minggu, 17 April 2022 06:25 WIB
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/4).
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/4).

 Sebelumnya 
“Karena itu, ke depan akan ada optimalisasi campuran Ba­han Bakar Nabati (BBN) dalam solar. Dengan adanya penyesua­ian harga Pertalite dan solar, kita juga mempercepat bahan bakar pengganti,” jelas Arifin.

Sementara, Menteri Koordina­tor (Menko) Bidang Perekono­mian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia akan memanfaatkan sebaik mungkin pemasukan dari ekspor komodi­tas untuk memperkuat APBN.

“Indonesia memiliki po­tensi mendapatkan pemasukan dari ekspor komoditas. Hal ini dikarenakan beberapa harga komoditas terus meningkat seperti batubara, tembaga, gas alam, minyak sawit, dan nikel,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4).

Selain itu, Pemerintah akan memitigasi resiko yang dihadapi akibat kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang terjadi akibat kondisi geopolitik di Ru­sia dan Ukraina.

Baca juga : Pemerintah Terbitkan PP Perpajakan Batubara, Ini Isinya

“Kami berupa terus meredam inflasi,” ujarnya.

Dipastikannya, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui pro­gram Pemulihan Ekonomi Na­sional (PEN) tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp 455,62 triliun untuk menjaga momen­tum pertumbuhan ekonomi.

Program PEN dibagi dalam bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 122,5 Triliun, Perlindungan Masyarakat (Perlin­mas) sebesar Rp 154,8 Triliun, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp 178,3 Triliun.

Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan, khusus menjelang Ramadan ini, Pemerintah melun­curkan penebalan perlindungan sosial terutama akibat kenaikan minyak goreng, besarnya Rp 100.000 per bulan.

Baca juga : Pemerintah Dukung UMKM Kembangkan Produk Berbasis Sawit

“Insentif ini diberikan untuk 3 bulan sekaligus sebesar Rp 300.000 dan diberikan kepada lebih dari 20 juta masyarakat. Ditambah dengan Bantuan Tu­nai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTP­KLWN) yang disalurkan kepada 2,5 juta masyarakat. Ini akan segera disalurkan Pemerintah,” tutur Airlangga.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indone­sia Yusuf Rendy Manilet me­mastikan, rencana Pemerintah menaikkan harga energi akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian.

“Pastinya inflasi akan bergerak ke arah yang lebih tinggi. Jika kenaikan inflasi ini tidak diimbangi dengan kompensasi kenaikan pendapatan, baik itu dari gaji dan atau bantuan Pe­merintah, daya beli masyarakat akan tergerus, terutama kelom­pok menengah bawah,” kata Yusuf kepada Rakyat Merdeka.

Dengan kondisi tersebut, lan­jut Yusuf, konsumsi rumah tangga berpotensi tumbuh di bawah level potensialnya.

Baca juga : Ajak Mendag Bersinergi Kerek Ekspor, Dubes Iwan: Produk Indonesia Berpotensi Rambah Bulgaria

Selain memberatkan ekonomi rakyat, Yusuf menilai, kenaikan harga komoditas energi akan mem­pengaruhi sektor manufaktur.

Pasalnya, komoditas energi menjadi komponen biaya produk­si industri manufaktur, yang pada umumnya menggunakan komodi­tas listrik dan BBM.

“Kondisi ini membuat industri melakukan penyesuaian harga pokok produksi yang berpotensi mempengaruhi harga jual. Ini yang kemudian juga akan mem­pengaruhi daya beli masyarakat,” tegasnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.