Dark/Light Mode

Pemerintah Ingin Kerek BBM, Gas Dan Listrik

Beban APBN Berkurang Beban Rakyat Bertambah

Minggu, 17 April 2022 06:25 WIB
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/4).
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/4).

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana Pemerintah menaikkan harga energi bak makan buah simalakama. Langkah tersebut bisa meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, berpotensi meningkatkan beban ekonomi rakyat yang belum pulih dari hantaman pandemi Covid-19.

Pemerintah membuka wacana menaikkan harga sejumlah ko­moditas energi di level konsumen, seperti Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dan Pertalite, dan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang juga disubsidi Pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, kenaikan harga komoditas energi tersebut dibutuhkan untuk meringankan beban APBN di tengah lonjakan harga komoditas energi di ting­kat global.

“Ini jadi salah satu upaya Pemerintah demi menghemat APBN dalam menghadapi ke­naikan harga minyak dunia. Jika tak ada penyesuaian harga, kon­disi tersebut bakal memberatkan keuangan negara,” kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).

Baca juga : Pemerintah Terbitkan PP Perpajakan Batubara, Ini Isinya

Arifin menjelaskan, kenaikan harga komoditas energi sulit dihindari karena harga minyak mentah dunia dalam dua bulan terakhir ini rata-rata di kisaran 100 dolar AS per barel. Angka ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar 63 dolar AS per barel.

Karena itu, kata Arifin, harus ada langkah-langkah yang harus diambil Pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengamankan APBN.

Dalam jangka pendek, akan ada penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM agar tidak menekan APBN di sektor ketenagalistrikan. Selain itu, ada rencana penerapan adjustment tarif listrik tahun 2022.

“Jika penyesuaian penggu­naan BBM ini dilaksanakan, kita bisa lakukan penghematan kompensasi sebesar Rp 7-16 triliun,” ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Dukung UMKM Kembangkan Produk Berbasis Sawit

Lebih lanjut, untuk jangka me­nengah dan panjang di sektor ketenagalistrikan, strategi yang di­ambil adalah pemadanan dan pemi­lahan data pelanggan penerima manfaat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) un­tuk subsidi listrik langsung.

Terkait rencana menaikkan harga gas elpiji 3 kg, Arifin me­nyebut, kebijakan tersebut sebagai bagian dari stategi menghadapi lonjakan harga minyak dunia.

“Kenaikan harga elpiji bakal diterapkan melalui perubahan formula elpiji 3 kg. Kita juga akan melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi MyPertamina untuk 34 kabupaten/kota pada 2022 agar pendistribusian elpiji 3 kg tepat sasaran,” jelasnya.

Pemerintah juga melakukan substitusi penggunaan gas elpiji dengan kompor induksi dan jaringan gas.

Baca juga : Ajak Mendag Bersinergi Kerek Ekspor, Dubes Iwan: Produk Indonesia Berpotensi Rambah Bulgaria

“Kita harapkan penggunanya bisa sekitar 1 juta rumah tangga per tahun. Kemudian subsidi komoditas menjadi subsidi lang­sung ke pengguna,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM subsidi seperti solar dan Pertalite dalam jangka me­nengah dan panjang.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.