Teten Yakin Produk Lokal Berbasis Teknologi Siap Suplai Kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Berbagai produk dalam negeri berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital dari para pelaku UKM serta industri kecil dan menengah, dinilai semakin siap dalam menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Untuk itu, guna mendukung perkembangan berbagai produk teknologi dalam negeri, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng PT Telkom (Persero) Tbk, PT Inti, ITB, Aspaki, Gakeslab, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dalam mengisi Pameran dan Temu Bisnis Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri bertajuk topik Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital di Smesco, Jakarta, Senin (18/4).

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) mengatakan, saat ini kebutuhan teknologi dan informasi tentu paling banyak di Kominfo dan pemerintah daerah.

“Kami harapkan ada interaksi dengan UMKM, ada pendampingan, dan standar kualitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah," ucapnya dalam dialog panel Business Matching Tahap II tersebut di Smesco.

Baca juga : Cerita Puan, Berkah Ramadan Selamatkan Bung Karno Dari Upaya Pembunuhan

Ia mengatakan, dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP. Tujuan didorong masuk e-katalog ini agar pengadaan lebih mudah untuk UMKM dan prosedurnya juga sudah disederhanakan untuk UMKM.

Pembayarannya juga enggak boleh utang lagi, karena sudah ada kartu kredit pemerintah dengan bunga nol persen.

“Standarisasi juga sekarang tidak disamaratakan. Kalau produk yang keamanannya tidak tinggi itu enggak perlu pakai SNI," imbuh Teten.

Baca juga : Banjir Produk Impor, UMKM Dan IKM Butuh Bantuan Pemerintah

Ia mengaku optimistis, nilai perencanaan produk dalam negeri dalam acara temu bisnis kali ini dapat mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Dia pun berharap, akan ada percepatan dan dapat terealisasi dari nilai perencanaan ini pada akhir April 2022.

"Realisasi pembelian produk dalam negeri juga akan diposting pada akhir acara temu bisnis ini. Jadi Kejaksaan, BPK, dan BPKP akan memantau realisasinya. KemenKopUKM akan fokus mendorong produktivitas dan inovasi UMKM ini," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate menegaskan, Kominfo memiliki anggaran sebesar Rp 16 triliun yang dapat dibelanjakan untuk pembelian produk dalam negeri.

"Keberpihakan untuk produk dalam negeri harus ada. Ini perlu diawasi dan diberi pendampingan agar realisasinya benar. Kominfo memberikan dukungan penuh pada LKPP agar belanja pemerintah ini dapat dilakukan dalam bentuk digital secara mudah dan terlindungi," ujar Jhonny.

Baca juga : Stok Cabai Jawa Barat Siap Penuhi Kebutuhan Lebaran

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Suharti menambahkan bahwa pihaknya mengalokasikan Rp 15 triliun untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri.

"Sampai hari ini, kami punya alokasi anggaran 2022 sebesar Rp80,55 triliun, ini enggak semua untuk pembelian barang dan jasa pemerintah. Ada Rp 15 triliun yang kami alokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Kami targetkan 95 persen digunakan untuk barang dalam negeri," pungkasnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.