Dewan Pers

Dark/Light Mode

Merusak Lingkungan

Pertambangan Ilegal Harus Jadi Perhatian Bersama

Selasa, 12 Juli 2022 10:49 WIB
Ilustrasi. Aktivis Walhi Sumatera Selatan menilai, maraknya tambang Ilegal di provinsi ini dan daerah lainnya merupakan dampak dari ketimpangan penguasaan lahan. (ANTARA/Wahdi Septiawan)
Ilustrasi. Aktivis Walhi Sumatera Selatan menilai, maraknya tambang Ilegal di provinsi ini dan daerah lainnya merupakan dampak dari ketimpangan penguasaan lahan. (ANTARA/Wahdi Septiawan)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertambangan Tanpa Izin atau PETI terus menjadi perhatian Pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan.

Terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3).

Berita Terkait : ASEAN Jangan Jadi Pion Negara Besar

Salah satu lokasi PETI yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan. PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

"PETI adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horisontal di dalam masyarakat," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sunindyo Suryo Herdadi.

Berita Terkait : Atur BBM Subsidi Biar Tepat Sasaran

Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar.

"Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya," ujar Sunindyo.

Berita Terkait : KSP Minta Masyarakat Manfaatkan Pekarangan Cegah Stunting

Menghadapi PETI, Pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian, terus bekerja sama untuk mengatasi PETI.

"Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum," jelasnya.
 Selanjutnya