Pengamat Maritim Usul Pengelolaan Pelabuhan Tersus dan TUKS di Bawah Pelindo

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, peran pelabuhan sangatlah penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis.

Dengan adanya pelabuhan, distribusi barang dari daerah atau kota di satu pulau ke daerah atau kota di pulau lainnya akan semakin mudah.

Baca juga : Pemerintah Bantu Pelaku Usaha Kecil Papua Rambah Pasar Online

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 11 Agustus 2022 melalui media menjanjikan konsesi untuk pihak swasta yang ingin mengelola pelabuhan dalam bentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Konsesi akan diberikan sampai 30 tahun.

Pengamat maritim, Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa mengapresiasi kebijakan Menhub Budi Karya Sumadi.

Baca juga : Pengamat Maritim: Anak Buah Kapal Jangan Seenaknya Langgar Hukum di Luar Negara

"Di Indonesia ada banyak model pengelolaan pelabuhan, ada pelabuhan umum, terminal khusus maupun terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Izin ini diberikan agar tata kelola pelabuhan di Indonesia menjadi lebih optimal," katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (22/8/2022).

Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) ini mengakui selama ini ada tumpang tindih dalam hal pengelolaan pelabuhan terminal khusus dan TUKS.

Baca juga : Transjakarta Minta Korban Pelecehan Di Bus Berani Melapor

"Tata kelola pelabuhan di Indonesia perlu ditata ulang, karena seringnya terjadi overlapping," katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.