Lewat Gernas BBI, 30 Juta UMKM Diproyeksikan Onboarding di 2030

 Sebelumnya 
Herlina menambahkan Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri utamanya UMKM minimal 40 persen.

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan realisasi di produk dalam negeri (PDN) di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah. Realisasi belanja PDN tertinggi baru sebesar 14,85 persen di Kota Tidore Kepulauan.

“Gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja,” kata dia.

Baca juga : Tim Angkat Besi Dan Renang Merah Putih Diproyeksikan Sumbang Medali

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara Syamsudin Banyo, mengatakan pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari KUMKM dan belanja barang dan jasa pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil, dan koperasi dalam negeri, guna menyukseskan Gernas BBI pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring itu, dilakukan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju satu juta produk dalam katalog elektronik. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal.

“Manfaatnya adalah menjangkau pasar yang lebih luas, efisiensi biaya operasonal, lebih profesional, perluas jangkauan promosi, mengurangi kehilangan pasar, pertumbuhan KUMKM lebih cepat,” kata dia.

Baca juga : Di Puncak Gernas BBI, KKP Boyong 67 UMKM Terbaik

Syamsudin menambahkan kendalanya dalah kesiapan jaringan intenet, kemampuan sumber daya manusia tentang literasi digital, logistik ongkir dari dan ke Maluku Utara tinggi, hingga pembiayaan UMKM.

“Dengan top brand diharapkan bisa memberikan dorongan usaha bagi UMKM. Bumdes tidak bisa diintervensi dalam hal pembiayaan, kecuali kerja sama. Kami harap bumdes-bumdes bisa terus berpartisipasi,” kata Syamsudin.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Maluku Utara Eko Adi Irianto, mengatakan kontributor ekonomi Maluku Utara adalah tambang dan industri, sektor lain terutama pertanian masih jauh.

Baca juga : Gelar RUPST, Summarecon Umumkan Direksi Baru Dan Sebar Dividen Rp 99 M

Tambang dan industri turunannya adalah sektor yang tidak sustainable sehingga perlu dikembangkan UMKM.

“Bank Indonesia sudah ada peta jalan, UMKM yang sudah cukup maju itu levelnya masih potensial, lalu ada UMKM success. Tapi ini belum cukup, harus dikembangkan UMKM digital dan ekspor. Harus dorong UMKM untuk terus naik kelas dan bisa ekspor,” kata Eko.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.