Kadin Siap Kasih Masukan Supaya Negara Tidak Rugi

 Sebelumnya 
Carmelita menjelaskan, be­sarnya kesenjangan antara in­dustri hulu dengan hilir harus diatasi dulu, bersama-sama sebelum ekspor dilarang.

Karenanya, pelaku usaha meminta Pemerintah memas­tikan kapasitas serapan bahan baku optimal, seiring dengan rencana penghentian logam ekspor timah.

Baca juga : Badan Siber Dan Sandi Negara, Tolong Jangan Takabur Deh!

Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan sejumlah in­sentif. Seperti, pembebasan pa­jak dan mempermudah perizinan operasi bagi perusahaan luar dan dalam negeri.

“Kami berharap ada pening­katan infrastruktur hilirisasi yang dilakukan bertahap, untuk menjamin kegiatan nilai tambah dalam negeri,” ujarnya.

Baca juga : Bamsoet: Terima Kasih, Saya Diterima Baik Banyak Pihak

Seperti diketahui, Presiden Jokowi berencana menyetop ekspor timah dan bauksit akhir 2022. Pelarangan ekspor terse­but dilakukan untuk mendorong hilirisasi yang menciptakan nilai tambah bagi komoditas tersebut.

Jokowi akan memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengolah timah dan bauksit menjadi produk bernilai tinggi. BUMN nanti­nya dapat bekerja sama dengan swasta dalam proses hilirisasi dan penyerapan maksimal timah di dalam negeri.

Baca juga : Masyarakat Makin Bingung

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menga­takan, terkait wacana pelarangan ekspor bahan tambang timah, teknisnya masih dikaji kemente­rian terkait. Pengkajian dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Pemerintah, kata dia, masih memerlukan masukan pelaku usaha. Khususnya dalam meru­muskan suatu kebijakan yang akan diambil. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.