Menhub Ingin Indonesia Jadi Produsen, Bukan Cuma Pasar

 Sebelumnya 
Namun, hingga 25 Oktober 2022 tercatat baru sebanyak 31.827 unit kendaraan listrik yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

“Itu semuanya baik kendaraan yang dikonversi ataupun baru. Karena tidak tercapai, makanya dikeluarkan aturan Perpres Nomor 7 Tahun 2022,” ung­kapnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Per­hubungan Hendro Sugiatno mengatakan, Pemerintah serius soal kendaraan listrik.

Baca juga : Kendaraan Listrik Kunci Menuju Ekonomi Hijau...

Hendro menilai, Pemerintah pun terus mendorong untuk mem­perbanyak Stasiun Pengisian Ken­daraan Listrik Umum (SPKLU).

“Ke depan, bagaimana ganti baterai itu seperti menukar air galon di Indomaret, cari kemudian tukar, bayar, lalu jalan lagi. Kita akan mencoba ke arah sana,” ucapnya.

Pimpinan PO PT Putera Mulya Sejahtera, Kurnia Lesani Adnan, menyambut baik Pemerintah yang mendorong untuk beralih ke kendaraan listrik.

Baca juga : Bamsoet Ajak Generasi Milenial Siapkan Diri Songsong Indonesia Emas 2045

Namun, pihaknya meminta agar Pemerintah konsisten. Jangan seperti saat mendorong peng­gunaan kendaraan Bahan Bakar Gas (BBG).

“Karena tidak konsisten dan ke­pentingan masing-masing peng­gunaan BBG menguap seperti gasnya di udara,” sindirnya.

Dia menyarankan, untuk bus listrik sebaiknya diadakan untuk bus kota atau pemukiman.

Baca juga : Brando Susanto: Hanya Bisa Digunakan Rumah Tangga Dengan Daya Besar

“Kalau Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan antarkota dalam provinsi, bus pariwisata, tidak tepat, mengingat kapasitas baterai dan jarak tempuh­nya terbatas,” tuturnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.