Dark/Light Mode

Importir Keluhkan Biaya Layanan Depo Empty

Sabtu, 10 Desember 2022 20:01 WIB
Ketua Umum BPP GINSI Capt. Subandi. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum BPP GINSI Capt. Subandi. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) mengeluhkan pelayanan depo empty saat pemulangan kontainer eks impor. Ketua Umum BPP GINSI Capt.

Subandi mengungkapkan, meskipun importir sudah membayarkan uang jaminan kontainer impor kepada agen pelayaran asing yang beroperasi di Indonesia saat menebus dokumen delivery order (DO).

Namun masih ada depo empty yang menagihkan biaya kerusakan kontainer saat peti kemas di kembalikan ke fasilitas depo.

Subandi menilai, praktik yang dilakukan oleh salah satu pengelola depo empty di kawasan Cakung, Jakarta Utara ini merupakan salah satu contoh yang membebani para importir.

Baca juga : Imin: Islam Bukan Hanya Inspirasi, Tapi Juga Power Politik

Karena, menagihkan biaya yang pada hakikatnya sudah dibayarkan oleh pihak importir kepada agen pelayaran.

"Padahal dalam business practise shipping, depo empty pada umumnya merupakan kepanjangan tangan dari pelayaran asing tersebut dalam menampung kontainer-kontainer sebelum atau pasca digunakan oleh pemilik barang," ujarnya di Jakarta, Jumat (9/12).

Berdasarkan dokumen yang disampaikan GINSI, baru-baru ini depo G-Fortune masih menagihkan biaya repair kontainer saat memulangkan peti kemas eks impor.

Walaupun importir sudah menaruh uang jaminan kontainer saat mengambil DO di agen pelayaran asing yang besaranya mencapai Rp 2 juta per box ukuran 20 Fit.

Baca juga : Jokowi Sayangi Korban Gempa

"Importir tetap di minta uang repair kontainer saat mengembalikan peti kemas kosong ke depo. Kalau tidak bayar (repair) maka kontainer tidak diterima dan di turunkan dari trucking ke lapangan depo. Praktik seperti ini kami anggap akal-akalan seperti pemburu rente," tegasnya.

Pihaknya sangat menyesali praktik perusahaan-perusahaan seperti ini bisa beroperasi seenaknya dan bahkan seperti tidak tersentuh aturan dan hukum yang berkaku di Indonesia.

"GINSI meminta agar Pemerintah jangan menutup mata terkait persoalan dan operasional depo empty seperti itu yang cenderung nakal dan sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri," ujarnya.

Belum lagi, kata Subandi, keberadan depo empty ini sering menimbulkan kemacetan luar biasa di akses keluar masuk Pelabuhan, khususnya di Jalan Cakung Cilincing.

Baca juga : Berdikari Salurkan Bantuan Makanan Untuk Korban Gempa Cianjur

"Para sopir truk dan pemilik angkutan pun kerapkali mengeluhkan operasional depo tersebut namun hingga kini tidak ada yg bisa menertibkan. Kami mendesak Pemerintah melalui instansi terkait termasuk Kemenhub untuk segera turun tangan," ucapnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.