Perppu Cipta Kerja Ciptakan Iklim Investasi Jadi Kondusif

 Sebelumnya 
Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, pada dasarnya Per­ppu yang diterbitkan Pemerintah ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk dilaku­kan perbaikan sampai November 2023. Keberadaan Perppu Cipta Kerja telah dikonsultasikan dengan DPR.

Menurut Airlangga, seka­rang dunia sedang menghadapi ketidakpastian akibat perang Rusia dan Ukraina yang belum usai, maupun pengaruh dari cli­mate change. Termasuk bencana yang menyebabkan krisis, baik di sektor pangan, energi, maupun keuangan.

Baca juga : Jadikan Perpustakaan Sebagai Destinasi Wisata

Karena itu, dalam situasi ekonomi yang tidak normal ini, diperlukan kemudahan berusaha dan iklim yang lebih baik.

Melalui Perppu Cipta Kerja, diharapkan investor domes­tik dapat melakukan ekspansi usaha, serta UMKM akan terus melanjutkan usaha.

Baca juga : Pastikan Peserta Kartu Prakerja Terserap Industri

“Investor butuh kepastian hukum, dan kepastian hukum itu dihadirkan oleh Perppu Cipta Kerja. Kalau kepastian hu­kumnya harus menunggu, maka investor akan wait and see, sehingga bisa menyebabkan PHK. Ini yang kita hindari,” tegas Airlangga.

Karena itu, terbitnya Perppu tersebut sebagai langkah antisipatif Pemerintah meng­hadapi ketidakpastian kon­disi perekonomian tahun 2023. Sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi investasi, pengusaha dan pekerja. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.