Erick Thohir Perkuat Pencegahan Korupsi

 Sebelumnya 
Saat ini, pihaknya telah bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menyusun black­list, siapa saja direksi yang korup. Mereka akan dimasukkan dalam daftar blacklist.

“Yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya,” tegas Erick.

Direksi yang hadir juga diingatkan untuk sadar bahwa pengelolaan dana pensiun BUMN yang akuntabel, merupakan bagian dari upaya bersama Pe­merintah untuk menarik keper­cayaan investor.

Baca juga : Jadi Cawapres Dambaan Milenial, Pengamat Sebut Erick Thohir Figur Pemimpin Muda

Apa yang diharapkan Erick pun didukung berbagai pihak. Salah satunya oleh pakar asuransi Irvan Rahardjo.

Ia mengatakan, pengelolaan dapen di BUMN sangat dibutuh­kan pengawasan ekstra. Sebab, celah penyelewengan selalu ada di setiap kesempatan.

“Dengan menggandeng KPK maupun BPKP, saya rasa ini menjadi komitmen nyata yang harus didukung,” ungkapnya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Jaga Stabilitas Harga Sembako, Erick Thohir Lakukan Operasi Pasar

Meski begitu, sambung Irvan, banyaknya masalah perusahaan asuransi maupun dapen BUMN yang belum terselesaikan dengan tuntas dan maksimal, secara tidak langsung membuat keper­cayaan publik terhadap industri tersebut kian tergerus.

“Untuk itu, perlu adanya upaya untuk dapat mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi, agar industri ini terus tumbuh,” ujar Irvan.

Salah satu caranya, lanjut Irvan, adalah dengan meningkat­kan tata kelola dan penambahan modal usaha. Dengan begitu, perusahaan punya kesempatan tumbuh lebih optimal dan menerapkan tata kelola yang baik.

Baca juga : Perusahaan Penyuap Lukas Enembe Bergerak Di Bidang Farmasi, Nggak Pengalaman Ngerjain Konstruksi

Ia turut menyambut baik upaya Kementerian BUMN yang belum lama ini melalui holding pelat merah IFG dan anak usahanya PT Bahana TCW In­vestment, menggandeng delapan dapen BUMN untuk pengelo­laan bersama investasi secara terintegrasi.

“Aksi konsolidasi diperlukan, mengingat banyaknya jumlah dapen BUMN namun secara ukuran dana kelolaan atau AUM (Asset Under Manage­ment) sangat mini. Sehingga menimbulkan inefisiensi biaya,” kata Irvan.

Ia mengungkapkan, tantangan terbesar lainnya adalah bagaima­na mengedukasi masyarakat, bahwa dapen penting untuk menjaga gaya hidup mereka saat ini ketika terjadi apa-apa di kemudian hari.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.