RI Ketiban Durian Runtuh 10 Kali Lipat Berkat Hilirisasi, HIPMI Jempoli Bahlil

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia mendapatkan ‘durian runtuh’ atau keuntungan mencapai 10 kali lipat berkat kebijakan hilirisasi nikel di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengapresiasi kinerja Menteri Bahlil yang terus menggenjot investasi yang masuk diarahkan untuk program hilirisasi.

"Tentunya kita mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Bahlil yang dalam hal ini melaksanakan tentunya arahan dari presiden untuk melaksanakan hilirisasi," ujar Anggawira, Jumat (1/9).

Menurutnya, hilirisasi sudah terbukti memberikan nilai tambah pada produk dalam negeri.

Sehingga, Anggawira mendorong agar hilirisasi tidak hanya pada produk tambang, melainkan juga terjadi pada produk lainnya, seperti agroindustri pertanian.

"Hilirisasi pasti punya implikasi meningkatkan nilai ekonomi, sebenarnya hilirisasi itu bukan hanya dalam produk-produk tambang tetapi berbagai macam produk terutama juga produk agro ini tentunya bisa dilakukan hilirisasi," paparnya.

Anggawira juga mendorong supaya industri hilirisasi dapat menciptakan produk jadi bukan lagi setengah jadi, karena dengan begitu akan berpeluang secara optimal menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Baca juga : Mentan Resmikan Groundbreaking CoE Kopi Nasional, Perkuat Hilirisasi Perkebunan

“Meningkatkan nilai produk itu sampai dengan end product apalagi dengan pengemasan dan lain sebagainya pastinya akan memberikan dampak positif dan juga bisa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan,” urainya.

Anggawira mengatakan, langkah hilirisasi yang dilakukan pemerintah sudah tepat, terkait banding atas gugatan organisasi perdagangan dunia (WTO).

Selaku sekjen HIPMI, dirinya akan mendukung penuh pemerintah.

“Untuk soal WTO, IMF dan lain sebagainya saya rasa kita harus tetap on track saja, kita dari HIPMI mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan kami meyakini ini sudah tepat,” tegasnya.

Program hilirisasi, kata Anggawira, harus tetap dilanjutkan karena menyangkut juga tentang kedaulatan Indonesia sebagai negara.

“Dan tentunya kita harus bisa memberikan penjelasan ke lembaga-lembaga dunia tetap sih kita juga harus konsen juga tentunya dengan tidak lari dari planing dan langkah-langkah yang sudah kita lakukan,” paparnya.

Apalagi, menurut Anggawira, arah kebijakan ekonomi dan industri global menuju ekonomi hijau dan industri ramah lingkungan.

Baca juga : Pengamat Dukung Bahlil Ajak Investor Bangun Hilirisasi Pasir Kuarsa

“Energi hijau saya rasa pastinya ke arah sana, tetapi tentunya dengan kita memiliki sumber kekayaan alam seperti LNG dan lain sebagainya itu bisa kita optimalkan biomes contohnya juga perlu ada regulasi yang bisa memberikan afirmasi dan insentif untuk ke arah sana,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahil Lahadalia menuturkan Indonesia mendapat 'durian runtuh' atau keuntungan hingga 10 kali lipat berkat kebijakan hilirisasi nikel.

Bahlil mengatakan, ekspor nikel dalam rentang 2017-2018 nilainya hanya 3,3 miliar dolar AS karena dilakukan tanpa melalui proses dalam pengolahan dan pemurnian (smelter).

Setelah ada kebijakan hilirisasi, nilai ekspor nikel melejit hingga 10 kali lipat menjadi 30-an miliar dolar AS.

"Ekspor kita nikel hanya 3,3 miliar dolar AS pada 2017-2018. Kemudian kita larang ekspor nikel. Setelah kita larang, tahu nggak ekspor nikel kita sekarang? sudah mencapai 30 miliar dolar AS lebih, naiknya 10 kali lipat," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif, beberapa waktu lalu.

Bahlil menambahkan, meskipun akibat kebijakan hilirisasi tersebut Indonesia mendapatkan gugatan dari Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pada Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa di WTO tersebut, pemerintah akan tetap melawan dengan cara banding.

Baca juga : Rasakan Mudik Tahun Ini Lebih Baik, Masyarakat Apresiasi Polri

Bahlil yang mantan ketua umum HIPMI itu mencurigai negara Eropa sengaja melayangkan gugatan karena tidak ingin Indonesia menjadi negara maju.

"Kita kalah karena Eropa ini nggak mau Indonesia maju," ucap Bahlil.

Ditegaskan Bahlil, Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat oleh karena itu sesuai arahan dari Presiden Jokowi kebijakan larangan ekspor nikel akan tetap dilanjutkan untuk mensukseskan program hilirisasi.

"Presiden Jokowi mengatakan 'Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka, negara ini berdaulat. Kemerdekaan yang kita dapatkan bukan atas dasar pemberian seperti negara lain. Kemerdekaan yang kita dapatkan atas perjuangan dan pengorbanan, karena itu lawan! Nggak boleh sedikit pun mundur dari gugatan Uni Eropa'," tukas Bahlil.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.