RI Kudu Perkuat Pasar AS, Timteng Dan Afrika

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah harus memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara yang selama ini menjadi pelanggan minyak sawit CPO (Crude Palm Oil) Indonesia. Langkah ini penting dilakukan menyusul telah disahkannya Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) pada Mei 2023.

Pelanggan produk CPO Indonesia yakni Amerika Serikat (AS), China dan India.

Selain negara tersebut, Pemerintah perlu memperluas pasar produk sawit ke negara Timur Tengah, Afrika dan negara-negara Asia lainnya.

“Indonesia harus membangun pasar keuangan sawit yang mapan. Dan mendukung iklim usaha industri agar dapat men­galahkan Uni Eropa,” tutur Pakar Hukum Bisnis dan Perda­gangan Internasional Prof Ari­awan Gunadi dalam keterangan tertulis kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ariawan menilai, pengesahan EUDR merugikan Indonesia. Karena, regulasi ini melarang masuk komoditi dan produk turunan perkebunan, perta­nian dan peternakan. Seperti minyak sawit, minyak kedelai, arang, daging sapi, kakao, kopi, karet, jagung, produk kayu dan pulp yang terindikasi dihasilkan melalui proses deforestasi dan degradasi hutan.

Baca juga : Dukung Ketahanan MNK Blok Rokan, PHR Perkuat Peranan Penting 2 Pertiwi Pertamina

Dijelaskannya, barang-barang yang berasal dari negara dengan risiko deforestasi yang tinggi, harus melalui pengecekan oleh petugas pabean Uni Eropa.

Komoditi dan produk turunan hanya boleh masuk ke pasar Eropa jika memenuhi syarat antara lain bebas deforestasi dan degradasi hutan, memiliki legalitas yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara produsen dan mengikuti uji tuntas.

“Pemerintah perlu menempuh beberapa kebijakan untuk mengatasi situasi ini,” katanya.

Selain itu, lanjut Ariawan, Pe­merintah perlu memperbanyak penyelenggaraan pelatihan EUDR bagi produsen Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan petani kecil.

Selanjutnya, memberikan edukasi mengenai implementasi standar sustainability report dan implementasi sustainability cer­tification seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Baca juga : Mantap, Pembuatan Paspor Pekerja Migran Digratiskan

Saat ini Pemerintah Indonesia bersama negara-negara eksportir lainnya sedang mengupayakan perlawanan terhadap regulasi tersebut. Namun tampaknya ke­cil kemungkinan Uni Eropa akan mencabut regulasi EUDR.

Alihkan Ke Afrika

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Pemerintah bakal mengalihkan ekspor minyak sawit ke Afrika.

“Saya sudah bilang kepada parlemen Uni Eropa. Mungkin kita mau mengalihkan ekspor pertanian ke Afrika, supaya Eropa nggak usah ribut sama kami,” kata Luhut.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, In­donesia sebagai negara berdaulat memiliki kewenangan untuk menggunakan hak jika ada kasus penyelesaian sengketa.

Baca juga : Pendukung Prabowo Mimpi Bisa Rebut Jateng Dan Jakarta

“Sebagai negara berdaulat punya hak untuk meng-exercise hak kita kalau ada dispute settle­ment,” tutur Jerry.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki hak penyelesaian sengketa dengan Uni Eropa soal CPO dan nikel. Pihaknya masih akan terus menjalani dan melihat proses yang sedang berlangsung.

“Jangan ada hal yang diskrimi­natif. Tidak boleh itu, kita kan punya produk, kita berhak untuk mengekspor ke mana pun. Bah­kan kita berhak mengelola ekspor sendiri,” tegas Jerry.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin 9/10/2023 dengan judul Produk Sawit Dihambat Masuk Eropa, RI Kudu Perkuat Pasar AS, Timteng Dan Afrika

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.