Dark/Light Mode

Integrasi Data Tunggal, Kemenkop UKM Kantongi 13,4 juta Data Pelaku KUMKM

Selasa, 26 Maret 2024 19:05 WIB
Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah (kanan) dan Asdep Pemetaan Data Analisis dan Usaha Deputi Kewirausahaan Adi Trisnojuwono saat menggelar konferensi pers terkait perkembangan hasil penghitungan data makro ekonomi UMKM tahun 2023, di Jakarta, Selasa (26/3/2024). (Foto: Dok. Kemenkop UKM)
Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah (kanan) dan Asdep Pemetaan Data Analisis dan Usaha Deputi Kewirausahaan Adi Trisnojuwono saat menggelar konferensi pers terkait perkembangan hasil penghitungan data makro ekonomi UMKM tahun 2023, di Jakarta, Selasa (26/3/2024). (Foto: Dok. Kemenkop UKM)

 Sebelumnya 
“Secara siklus di kewirausahaan selain mencari wirausaha, kemudian membina dan mengembangkan, maka ekosistem landasannya adalah pendataan yang nantinya akan digunakan Kemenkop UKM maupun kementerian lain dan Pemerintah Daerah (Pemda),” ujarnya.

Azizah merinci, dalam survei yang dilakukan meliputi tujuh aspek di antaranya, identitas usaha, marketing, proses produksi, pembiayaan, manajemen organisasi, logistik, maupun Sumber Daya Manusia (SDM), masing-masing aspek memiliki sekitar 90-100 pertanyaan.

Sementara terkait provinsi yang disurvei, ia mengatakan, survei dilakukan di provinsi terpusat seperti Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar), yang merupakan daerah-daerah potensi.

Baca juga : KoinWorks Fokus Di Sektor Agrikultur Dan Peternakan

Diakui Siti Azizah, survei memang belum dilakukan menyeluruh, terutama di kawasan yang memang sulit diakses.

“Karena kami melakukan survei langsung, sehingga tantangannya bagaimana infrastruktur akses menuju lokasi dan sumber secara langsung. Mengingat kami juga masih memiliki kendala akses dan SDM,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Asisten Deputi (Asdep) Pemetaan Data Analisis dan Usaha Deputi Kewirausahaan Adi Trisnojuwono menambahkan, terkait integrasi data yang akan dilakukan bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pihaknya masih perlu mempelajari variable agar memiliki konsep dan definisi yang sama.

Baca juga : Sidang Isbat Tanggal 10, Kemenag Minta Hormati Perbedaan Awal Puasa Ramadhan

“Kami berupaya untuk mendiskusikan dan duduk bareng dengan BKPM, maka pada saat nanti menuju integrasi data jauh akan lebih mudah,” ucapnya.

Tahun ini Kemenkop UKM berupaya untuk mencapai 59 kab/kota di 12 provinsi yang belum sempat terdata. Terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Kepulauan Mentawai, Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau dan Papua.

Adi menegaskan, sasaran pendataan akan diusahakan dengan berbagai cara untuk bisa didata. Ia berharap, tahun ini pendataan akan terus dilakukan.

Baca juga : Agus Dan Luhut Happy

“Mengingat sebelumnya Kemenkop UKM belum memiliki data lengkap, maka diharapkan dengan pendataan ini menjadi data dasar atau awalan, sehingga ke depannya kami bisa memantau seberapa besar perkembangan yang terjadi terhadap KUMKM,” pungkas Adi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.