Studi Kelayakan Digarap Perusahaan Asal China

 Sebelumnya 
Menurutnya, ada beberapa je­nis keringanan yang diminta per­seroan, salah satunya adalah Pe­nyertaan Modal Negara (PMN).

Ia menilai, suntikan modal negara wajib diberikan kepada KAI untuk menjaga kondisi keuangan perseroan tetap optimal.

Bentuk keringanan lain yang diajukan, sambung dia, adalah pembebasan biaya Infrastruc­ture, Maintenance & Opera­tion (IMO) pada kereta kon­vensional.

Terkait hal ini, dia menyebut, Kementerian Perhubungan (Ke­menhub) telah mengeluarkan regulasi baru yang memung­kinkan adanya pembagian beban biaya ini antara KAI dan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kemenhub.

Selain itu, pihaknya juga telah mengajukan pembebasan biaya penggunaan rel atau Track Ac­cess Charge (TAC).

Sebagai informasi, TAC merupakan biaya yang harus dibayarkan operator sarana perkeretaapian kepada Pemerintah sebagai regulator.

Baca juga : Zulhas: Seminggu Lagi Normal

Ia memastikan, pengajuan se­jumlah keringanan ini dilakukan guna menjaga keseimbangan biaya operasional, yang dikelu­arkan dengan kondisi kas dari perseroan.

Sejak mulai beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh sudah melayani 1.028.216 penumpang hingga 25 Desember 2023, atau dalam kurun waktu 2 bulan beroperasi.

“Concern lain untuk mengajukan keringanan ini, terkait biaya operasional (kereta cepat). Kalau (target) jumlah penumpangnya belum tercapai, kasnya nanti bisa tekor atau defisit,” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya terus me­nyiapkan strategi untuk mengelola keuangan KAI agar operasional perusahaan tetap jalan, sembari menanggung beban utang tersebut.

“Artinya, ini yang harus ha­rus didukung Pemerintah. Ada beberapa instrumen yang kita minta dukungan,” ungkapnya.

Terpisah, pengamat transpor­tasi Djoko Setijowarno menilai, kajian soal perpanjangan trase atau jalur kereta cepat bisa di­lakukan pihak manapun yang digandeng Pemerintah.

Baca juga : Bos DPRD Malu Ada Rumah Kumuh Dekat Istana Negara

Djoko menilai, soal siapa yang digandeng Pemerintah untuk melakukan kajian, ti­dak ada aturan yang mengikat. Boleh-boleh saja, mau dengan China atau pihak lainnya. Yang terpenting, imbuh Djoko, hasil kajiannya benar.

“Proyeksi anggarannya juga benar, jangan ada pembengka­kan biaya lagi seperti sebelum­nya. Dan, jangan terburu-buru,” imbau Djoko kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pasalnya, bila hasil kajian tidak sesuai kondisi di lapangan, hal ini dikhawatirkan akan kembali membebani anggaran Pemerintah.

“Kalau swasta yakin bangun Kereta Cepat sampai Surabaya itu menguntungkan, silakan bangun. Yang penting, tidak menggunak­an anggaran dari Pemerintah, dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), begitu juga PMN,” katanya.

Ia pun tak mempermasalah­kan, bila saat ini KAI tidak dilibatkan dalam proses pelaksa­naan kajian perpanjangan trayek Kereta Cepat ke Surabaya.

“Ya, tidak masalah juga. KAI kan operator. Tinggal, ditugas­kan Pemerintah saja,” katanya.

Baca juga : Tim Garuda Muda Siap Bekuk Taeguk Warriors

Ia mengakui, dengan beroperasinya Kereta Cepat Whoosh saat ini, KAI juga telah mengaju­kan sejumlah keringanan kepada Pemerintah. Sehingga hal ini seharusnya bisa menjadi pembe­lajaran bagi semua pihak, untuk secara matang dalam pengerjaan proyek selanjutnya.

“Makanya, harus dicari baiknya bagaimana agar Pemerintah mau melanjutkan proyek pres­tisius ini. Tapi, tidak membe­bani KAI. Kondisi keuangan perusahaan tetap harus dijaga,” pungkasnya. IMA

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 9, edisi Kamis, 25 April 2024 dengan judul "Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dikebut, Studi Kelayakan Digarap Perusahaan Asal China"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.