Peringkat Kemudahan Bisnis Ditargetkan Masuk 40 Besar

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi kembali pasang target kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia naik ke peringkat 40. Pasalnya, peringkat kemudahan bisnis di Tanah Air masih mengalami stagnan di peringkat 73

Agar target ini tercapai, Jokowi meminta jajaran menteri di kabinet maju segera merumuskan kebijakan dan program yang bisa membuat peringkat kemudahan berusaha Indonesia naik tinggi. 

“Keinginan kami bersama, ada kenaikan peringkat dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Targetnya, di peringkat 50 sampai 40, itu yang kami inginkan,” kata Jokowi usai rapat terbatas membahas kemudahan berusaha di Istana Presiden, Jakarta, kemarin. 

Baca juga : Bikin Satu Permen, Cabut 40 Permen

Presiden ingin agar para pembantunya bisa benar-benar menjalankan berbagai jurus yang sudah disiapkan. Salah satunya, melakukan reformasi birokrasi secara struktural dan deregulasi.

Diperlukan juga reformasi pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten/kota. Ini sangat penting dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha ini.“Tujuannya agar berbagai birokrasi, regulasi, hingga aturan yang menghambat usaha bisa segera disesuaikan,” ujarnya. 

Selain itu, Jokowi juga meminta menteri untuk menemukan titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha selama ini. 

Baca juga : Arief Minta Guru Ajarkan Siswa Pentingnya Hargai Proses

“Saya juga minta kepada Men ko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi untuk mengawal langkah-langkah perbaikan reformasi di semua titik-titik itu agar semuanya terdeliver dengan baik. Sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, bisa mengawasi proses-proses yang ada. Di mana berhentinya, ruwetnya, bisa kita kontrol dan kita awasi,” kata Jokowi. 

Presiden menyebut lima tahun lalu Indonesia berada di peringkat 120 kemudahan berusaha. Kemudian sempat naik di 2018 di peringkat ke-72, lalu turun di 2019 menjadi peringkat 73. Karenanya, di periode kedua, Jokowi ingin agar peningkatan peringkat kemudahan berusaha bisa signifikan atau di angka 40 sampai 50. 

“Oleh sebab itu, solusi yang kita kerjakan tidak boleh sepotongse potong. Kita butuh sebuah reformasi struktural, membutuhkan deregulasi debirokratisasi sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa kita potong, kita sederhanakan,” ujar Jokowi. 

Baca juga : Jokowi Minta Menag Tuntaskan Radikalisme dan Intoleransi

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung me ngatakan, Presiden sudah menginstruksikan kepada se luruh menteri untuk memangkas peraturan yang menghambat investasi. 

“Sampai akhir Desember, sekurang-kurangnya jajaran menteri bisa mencabut 40 Permen (Peraturan Menteri) yang menghambat kemudahan investasi dan berusaha, termasuk perizinan di beberapa kementerian,” kata Pra mono. 

Presiden juga meminta kewenangan perizinan sepenuhnya dikembalikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).“Pemerintah akan mengatur perizinan tidak perlu dilakukan di wilayah kementerian,” ujarnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.