Himbara Dukung DP 0%

RM.id  Rakyat Merdeka - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendukung pemberlakuan uang muka (Down Payment/DP) nol persen untuk kredit mobil dan motor. Kebijakan tersebut diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Ketua Himbara Maryono mengatakan, dengan adanya DP 0 persen, masyarakat bisa membeli kendaraan dengan lebih mudah. “Kalau sudah mendapatkan mobil dan kendaraan, sehingga bisa melakukan aktivitas ekonomi yang lebih efisien, itu salah satu tujuannya,” ujar Maryono, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Himbara dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (15/1).

Maryono tak khawatir kemudahan penyaluran kredit kend-araan dengan DP 0 persen ini bisa menimbulkan risiko kredit macet. Pihaknya percaya, regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membuat peraturan, sesuai kemampuan membayar kembali atau repayment capacity (RPC) debitur.

Dia pun memproyeksi, pertumbuhan kredit tahun ini akan tumbuh sampai 15 persen. Hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan iklim investasi. Selain itu, daya beli yang terjaga, juga turut menjaga angka inflasi domestik. Ditambah dengan digenjotnya pembangunan infrastruktur dan deregulasi oleh pemerintah.

Baca juga : Yuk, Intip Ketentuan DP Kendaraan Bermotor 0%

“Dengan kondisi ekonomi yang membaik itu, kami optimis tahun ini kredit akan tumbuh tinggi,” ujarnya. Dia memaparkan, tahun ini kredit Bank Mandiri diproyeksikan tumbuh 12-13 persen, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 12-14 persen, Bank Negara Indonesia (BNI) 13-15 persen, dan Bank Tabungan Negara (BTN) 12-15 persen.

Untuk dana pihak ketiga (DPK), Bank Mandiri menargetkan tumbuh 11-12 persen, BRI 11-13 persen, BNI 12-14 persen, dan BTN 12- 15 persen. Sedangkan, untuk rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) Bank Mandiri menargetkan 2,6-2,65 persen, BRI 1,9-2,1 persen, BNI 1,9-2 persen, dan BTN 1,9-2,1 persen.

Untuk diketahui, OJK sudah mengeluarkan aturan yang membolehkan DP atau uang muka kredit motor dan mobil sebesar 0 persen. Ketentuan ini terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 35/ POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang dikeluarkan akhir 2018.

Cari Pendanaan

Baca juga : OJK: DP 0% Ada Syaratnya, Tidak Sembarangan

Maryono juga mengatakan, dengan likuiditas yang ketat pada tahun ini, perbankan akan mencari pendanaan lain di luar Dana Pihak Ketiga (DPK). Penghimpunan dana alternatif akan mengacu kepada strategi bisnis masing-masing bank.

“Dana yang kami gunakan untuk kredit tidak semata-mata berasal dari DPK, tapi bisa dari dana lainnya, yang semua itu bisa memberikan keuntungan bagi masing-masing bank,” ujarnya.

Beberapa alternatif pendanaan bagi perbankan di luar DPK antara lain penerbitan surat utang (obligasi), surat berharga, sekuritisasi aset, dan lain sebagainya. Namun demikian, tekanan likuiditas ini tidak akan menurunkan target ekspansi penyaluran kredit perbankan.

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Suprajarto menambahkan, selain mendorong variasi sumber pendanaan, perseroan juga akan mengembangkan platform digital banking. Dengan platform digital ini, BRI bisa meningkatkan penggalangan DPK. Sebelumnya, Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan mengungkapkan, perusahaan plat merah itu akan melakukan penggalangan dana non konvensional sebesar Rp 40 triliun. Rencananya, Bank Mandiri akan menerbitkan surat utang (obligasi), Medium Term Notes (MTN), dan Negotiatible Certificate of Deposit (NCD).

Baca juga : Kawah Anak Krakatau Kini Terisi Material Erupsi

Selain pendanaan dalam dolar AS, Panji bilang, Bank Mandiri juga akan menerbitkan instrumen pendanaan berdenominasi rupiah senilai Rp10 triliun. Portofolionya bisa dalam bentuk obligasi, MTN, NCD, maupun Repurchase Agreement (Repo). [IMA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.