BKPM Perketat Pengawalan Perizinan dan Investasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperketat pengawasan dan pengawalan perizinan dan investasi yang masuk ke Indonesia dengan meluncurkan Commad Center atau Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat Kopi). 

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, fasilitas yang sudah dibangun sejak 2019 itu dimanfaatkan untuk pusat komando/monitoring dalam pembuatan keputusan dalam mendukung respon suatu kejadian-kejadian investasi penting. 

“Dengan adanya Pusat Kopi ini, saya bisa langsung memantau langsung permohonan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) secara harian,” ujar Bahlil melalui video conference di Jakarta, kemarin. 

Ia melanjutkan, Pusat Kopi juga akan menampilkan informasi antara lain sentimen media sosial dan media digital, Potensi Investasi Regional (PIR), tracking (pelacakan) status perizinan suatu perusahaan (end-to-end), pemantauan perizinan melalui OSS yang sedang diproses kementerian/lembaga lainnya, serta realisasi investasi. 

Baca juga : Pembatasan Operasional Timbulkan Antrean Penumpang, MRT Klaim Sejalan Kebijakan Pemerintah

“Kita berpikir untuk sajikan data yang up to date kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha terkait perizinan maupun realisasi hingga tanggapan publik,” kata Bahlil 

Dilanjutkannya, di tengah kondisi ekonomi dunia yang tengah mengalami ketidakpastian, terlebih karena pandemi virus corona (COVID-19) harus ada kreativitas lain yang disiapkan pemerintah, salah satunya Command Center tersebut. 

Melalui Pusat Kopi, BKPM terus memantau permohonan perizinan pasca pengumuman virus Covid-19 pada 2 Maret 2020 lalu. 

Dari hasil pemantauan, ternyata jumlah permohonan yang masuk ke OSS mengalami peningkatan hingga 17,6 persen. Diterangkannya lebih rinci, peningkatan perizinan usaha cukup tinggi terjadi di sektor kesehatan. 

Baca juga : RI-Belanda Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

Hal tersebut berlangsung semenjak virus corona mewabah di Indonesia, awal Maret lalu. Hal itu bisa dilihat dari perizinan yang dikeluarkan tiap-tiap kementerian teknis. Kementerian Kesehatan sebelumnya berada di urutan 5. 

Saat ini sudah berada di posisi 2, di bawah Kementerian Perdagangan. BKPM dan Kemenkes pun sudah melakukan kesepakatan untuk mempercepat perizinan usaha di sektor kesehatan, khususnya untuk alat-alat kesehatan (alkes). Hal itu untuk menjawab kebutuhan di tengah wabah Covid-19. 

“Karena virus corona, maka BKPM memperlancar proses perizinan terkait dengan izin edar dan impor terhadap alat kesehatan dan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan corona,” jelasnya. 

Bahlil melanjutkan, fungsi menarik lain dari pusat komando yang menelan dana pembangunan Rp 24,5 miliar itu adalah menampilkan data potensi investasi per wilayah yang ada dalam website BKPM Potensi Investasi Regional (PIR) www.regionalinvestment.bkpm.go.id. 

Baca juga : Isi Pertamax Series dan Pertamina Dex Gratis Es Kopi

Potensi ini dapat disandingkan dengan data realisasi investasi di Indonesia secara berkala yang juga ada dalam Pusat Kopi. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.