Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Sebanyak 1,5 juta karyawan tidak lagi dipekerjakan oleh perusahaan akibat penyebaran virus corona yang semakin massif.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, dari jumlah tersebut, 10 persen atau 150 ribu sudah di PHK dan 90 persen atau sekitar 1,35 juta statusnya masih dirumahkan dengan berbagai ketentuan. Termasuk tidak mendapatkan gaji.
“Per Sabtu (11/4), sudah 1,5 juta orang. 10 persen di-PHK, dan 90 persen dirumahkan. Artinya, PHK itu masih jadi pilihan atau upaya terakhir,” ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta.
Ida menyebut, sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang mempertahankan karyawannya demi menghindari PHK. Ia pun mengapresiasi hal tersebut.
“Saya terima kasih sekali kepada temen-temen dunia usaha yang sudah melakukan berbagai alternatif mencegah PHK,” ujarnya.
Ida juga meminta perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif untuk menghindari PHK.
Baca juga : Jadi yang Paling Parah, Angka Kematian Pasien Corona di AS Tembus 20 Ribu
Alternatif itu misalnya, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti tingkat manajer dan direktur, mengurangi shift kerja, membatasi/ menghapuskan kerja lembur.
“Perusahaan juga bisa mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu,” tegasnya
Berdasarkan data terakhir Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja yang sudah dirumahkan hingga di-PHK kini sudah mencapai sebanyak 1.506.713 orang.
Sebanyak 1,24 juta pekerja di antaranya, berasal dari sektor formal dari 51.565 perusahaan dan 265.881 pekerja lainnya berasal dari sektor informal.
Adapun jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai 1.080.765 pekerja dari 27.340 perusahaan. Sedangkan, yang di-PHK mencapai 160.067 pekerja dari 24.225 perusahaan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dampak PHK dan perumahan pekerja ini sangat besar untuk ekonomi Indonesia.
Baca juga : Jangan Biarkan Corona Meluas
“Kondisi ini akan memburuk pada semester kedua. Jika dibiarkan, maka angka kemiskinan meningkat tajam. Pertumbuhan ekonomi bisa kian anjlok,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka.
Menurutnya, pemberian Bantuan Sosial (Bansos) yang jorjoran diluncurkan pemerintah di masa pandemi corona ini juga dinilai kurang efektif karena data masih belum optimal.
Akibatnya, masih banyak kalangan yang harusnya mendapatkan bantuan, tapi tidak masuk ke pendataan. Ditambah pengawasan juga masih lemah.
“Akibatnya, beberapa kelompok menengah rentan miskin belum tersentuh Bansos dan berpotensi kembali miskin,” tegasnya.
Bhima melanjutkan, untuk mengatasi permasalahan PHK dan mengurangi dampaknya ke ekonomi, pemerintah harus merombak total Kartu Pra Kerja.
Karena yang dibutuhkan pekerja saat ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk membeli kebutuhan pangan, untuk cicilan kredit.
Baca juga : Sahamnya Naik, LPKR Dapat Berkah dari Kebijakan Ubah Mall Jadi RS
“Jangan pemerintah malah kasih training online, karena tidak nyambung,” ujarnya.
Kemudian, pemerintah harus memberikan subsidi internet selama masa pandemi corona. Di Malaysia saja, lanjut Bhima, pemerintahnya memberikan subsidi internet Rp 2,2 triliun.
Tujuannya, ketika ekonomi konvensional terdampak, maka ekonomi digital masih bisa bergerak.
“Korban PHK mau kerja di mana? Jadi wirausahawan paling mungkin berjualan secara online. Kalau pemerintah kasih internet gratis, baru diacungi jempol.
Sekarang bantuan butuh yang konkrit saja, nggak perlu ribet ikut pelatihan online dulu,” tutupnya. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
