Bos Peruri Tepis Mau Rampok Duit Pertamina

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Dwina Septiani menepis tudingan pihaknya ingin ‘merampok’ PT Pertamina Persero terkait pengerjaan proyek digital paperless di perusahaan migas pelat merah tersebut.

Dwina mengungkapkan, selama ini dirinya, tidak mau bicara menanggapi isu liar proyek digital paperless, termasuk kepada media. Sebab, menurutnya, segala detail tentang kontrak kerja sama bersifat confidencial. Apalagi, Peruri masuk kategori high security company.

Dwina menegaskan, Peruri memberikan perlakuan yang sama, baik kepada semua BUMN, termasuk Pertamina. Peruri sangat mendukung semua proses digitalisasi.

“Kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan dan harga yang terbaik,” ungkap Dwina saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9).

Baca juga : BI Tekankan Penting Digitalisasi UMKM untuk Ciptakan Pertumbuhan Baru

Keterangan itu disampaikan menjawab pertanyaan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mufti Anam.

Menurut Mufti, kabar Peruri minta Rp 500 miliar ke Pertamina untuk pelaksanaan digital paperless, sudah menjadi isu liar. Bahkan, Peruri dituding mau merampok duit Pertamina.

Hal itu perlu dijelaskan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi. Tudingan Peruri mau rampok kas Pertamina muncul setelah Ahok menyindir tingginya biaya digitalisasi paperless. Menurut Ahok, biaya dipatok Peruri sebesar Rp 500 miliar terlalu tinggi.

Padahal, ongkos pengerjaan proyek itu bisa lebih murah. Dwina membeberkan, pihaknya memiliki klien sebanyak 117 perusahaan, baik yang sudah menjalin kerja sama maupun masih proses penjajakan. “(Jumlah klien) Ini sangat menggembirakan karena kami baru launching setahun lalu, bulan September,” katanya.

Baca juga : Denda Warga Tak Pakai Masker, Sehari Pemprov DKI Bisa Raup Rp 44 Juta

Dia menjelaskan, untuk masuk ke pasar digitalisasi, banyak perusahaan yang rela “bakar uang”. Namun Peruri tak sampai melakukan itu, karena posisi pihaknya sebagai penjamin keaslian digital.

Hal itu, lanjutnya, tak lepas dari dukungan negara yang memberikan penugasan kepada pihaknya. Peruri merupakan satusatunya BUMN yang mendapat lisensi ini dari Kemenkominfo.

Selain digitalisasi paperless, Dwina menyampaikan, pihaknya terus mengembangkan bisnis dan memiliki kompetensi di internasional. Pihaknya mendapatkan penugasan dari negara lain untuk percetakan uang dan pita cukai.

“(Order) pita cukai dari Pakistan. Lalu, ada pula (percetakan) tiga mata uang dari Peru,” akunya.

Baca juga : Terus Berikan Pelayanan Terbaik, Angkasa Pura ll Perkuat Akhlak

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengingatkan, penggunaan e-signature memiliki sejumlah tantangan, terutama kerentanan modifikasi.

“Implementasi teknologi ini tidak mudah. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, tetap dibutuhkan inisiatif pemerintah untuk terus mengembangkan penggunaan e-signature dan ekosistem yang mendukung perkembangannya,” tuturnya kepada Rakyat Merdeka.

Pakar telematika Ruby Alamsyah menilai, masih sedikitnya perusahaan yang memiliki lisensi sebagai penyelenggara atau penyedia layanan signature digital, membuat sebuah transformasi yang berbau teknologi tinggi membutuhkan biaya besar.

“Kalau nilainya, tergantung cakupan transformasinya apa saja. Yang penting, justru target market share-nya. Apakah itu instansi pemerintah atau umum,” jelasnya kepada Rakyat Merdeka. [IMA] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.