Permudah Akses, Sumbawa Kudu Genjot Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah

RM.id  Rakyat Merdeka - Permasalahan infrastruktur jalan menjadi salah satu penghambat kemajuan suatu daerah. Hal ini dipandang sebagai penanda tidak adanya political will atau kemauan politik pemerintah daerah terkait. 

Padahal, sejatinya keberadaan jalan penghubung antarwilayah adalah kebutuhan primer untuk pembangunan di segala sektor. 

“Saya kira ini masalah political willnya, tidak ada alasan soal APBD, karena akses jalan bisa dibangun dengan berbagai cara, misalnya setiap tahun dianggarkan di APBD secara bertahap,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah.

Trubus mengingatkan, ketersediaan infrastruktur jalan akan memberikan kemudahan akses bagi angkutan logistik. Infrastruktur jalan juga menjadi dasar masuknya infrastruktur listrik, dalam hal ini PLN.  Pasalnya, PLN tidak mungkin menjangkau wilayah yang tidak didukung akses jalan.

“PLN itu kan infrastruktunya berteknologi tinggi, ada unsur perawatan dan pembiayaan yang besar. Harusnya, pemerintah daerah bisa punya kebijakan kolaborasi dengan pihak swasta atau BUMN dan BUMD, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca juga : Calon Kepala Daerah Gaungkan Sumbawa Jadi Sentra Pakan Ternak Nasional

Menurut dia, saat ini banyak pemerintah daerah yang menggunakan skema Public Private Partnership, atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada juga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

“Jadi sangat dimungkinkan menggandeng investor, tidak ada alasan bagi daerah. Apalagi kan ada tuh wakil rakyat baik di DPRD maupun DPR, bisa diajak ikut membantu membangun infrastruktur. Jadi, banyak sekali caranya,” ujar Trubus.

Pengamat politik Universitas Al Azhar sekaligus Direktur Eksekutif IPR (Indonesia Political Review) Ujang Komaruddin menyayangkan kondisi jalan di Sumbawa. Pasalnya, daerah tersebut dan juga Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan, merupakan daerah yang memiliki potensi wisata. 

“Harusnya infrastruktur baik. Bagaimana wisatawan mau ke NTB dan Sumbawa kalau infrastukturnya masih memprihatinkan. Saya beberapa kali ke sana dan infrastrukturnya kurang baik. Yang masih kurang baik itu infrasruktur PLN. Di sana mati terus,” ucapnya.

Sementara, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati mengatakan, lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah memang tanggung jawab kepala daerah. Menurutnya, kadang kepala daerah terkendala dengan APBD dan dalam menyusun anggarannya.

Baca juga : Ini Tantangan Pembangunan Sektor Kesehatan Di Papua

Kepala daerah, kata dia, karena hanya fokus penyerapan anggaran akhirnya berpikir melakukan kegiatan apa yang bisa habis sampai akhir tahun. 

“Mereka penyerapan anggarannya berapa persen hanya untuk mengerjakan itu. Nggak mampu, selalu tidak sampai," katanya.

Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sumbawa saat ini masih jauh dari harapan masyarakat.  Jalan misalnya, masih banyak desa-desa terpencil yang belum menikmati jalan yang layak seperti di Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Moyo Utara dan beberapa, Demikian juga instalasi air bersih, bahkan di dalam kota, masih ada saja warga yang mengeluh tidak mendapat air bersih.

Listrik juga demikian, sekitar 44 dusun di Kabupaten Sumbawa belum menikmati aliran listrik dan hanya mengandalkan tenaga surya yang kapasitasnya sangat kecil.

Salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Jarot-Mokhlis mengamini berbagai keluhan masyarakat Sumbawa. Keduanya berkeinginan membangun infrastruktur konektivitas antarwilayah yang akan memperlancar akses masyarakat dari desa ke desa dan desa ke kota.

Baca juga : Mentan: Pemerintah Desa Berperan Penting Dalam Pembangunan Pertanian

Selain jalan, Jarot-Mokhlis juga akan membangun konektivitas atau infrastruktur pelabuhan penunjang pariwisata dan nelayan yang ada di sejumlah wilayah yang memiliki potensi besar seperti di Pulau Moyo dan spot-spot lainnya yang bisa dikembangkan.  

Seperti Pulau Moyo, begitu banyak kapal pesiar yang datang tetapi tidak ada tempat untuk kapal itu menyandar atau bermalam, sehingga dampak dari datangnya tamu itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.