Dibeberin JK, Anggaran Habis Dipake Bayar Utang, Gaji Pegawai

RM.id  Rakyat Merdeka - Persentase alokasi anggaran untuk pembangunan merosot. Saat ini, lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan bayar utang.

Tanpa tendeng aling-aling, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan apa adanya tentang pengelolaan keuangan negara. JK mengungkapkan, persentase anggaran untuk pembangunan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kini makin sedikit.

"Lebih banyak anggaran untuk belanja pegawai, di samping bayar bunga, bayar utang," ungkap JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin.

JK menyebutkan anggaran belanja pegawai membengkak antara lain untuk membayar kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri. Tapi ditegaskannya, kenaikan gaji itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pilpres 2019. Kenaikan gaji memang perlu dilakukan untuk menyesuaikan kenaikan inflasi.

“Kalau tidak dinaikan daya beli pegawai malah turun. Karena itu harus setiap tahun dinaikan. Tentu jangan kalah dari inflasi,” tegasnya.

Baca juga : Dubes AS Ingatkan Bahaya Utang China

JK menerangkan menyusutnya alokasi anggaran untuk pembangunan dengan membandingkan susunan anggaran 20 tahun lalu. Menurutnya, 20 tahun lalu, kurang lebih 50 persen anggaran untuk pembangunan.

Sekarang, alokasi untuk proyek pembangunan hanya 20 persen. Meski demikian, walau ada perubahan alokasi, jumlah anggaran belanja negara terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dalam 10 tahun terakhir, anggaran belanja negara tersebut naik hingga dua kali lipat. Pada tahun 2010 belanja negara sekitar Rp 1.200 triliun. Sekarang pada 2019 jumlahnya naik menjadi Rp 2.200 triliun.

“Nanti, tahun depan saya kira bisa mencapai Rp 2.300 sampai Rp 2.400 triliun. Jumlah daerah yang mendapat distribusi anggaran juga bertambah,” kata JK.

Dengan terus meningkatnya anggaran dikelola pemerintah, JK meminta pencegahan lebih diperketat agar tidak terjadi penyelewengan. Saat ini, sistem pengawasan lebih banyak pada pemeriksaan, sementara pencegahan masih minim. Padahal, Indonesia memiliki banyak lembaga pengawas di hampir semua lapisan pemerintahan. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan, kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) disini banyak yang ikut mengawasi kinerja pemerintah.

Baca juga : Bayi Ketinggalan Di Bandara, Pesawat Balik Lagi

“Makanya banyak kebocoran diketahui itu karena banyaknya pemeriksaan,” terangnya.

JK menilai, salah persepsi jika kinerja lembaga pengawas dianggap berhasil karena sering melakukan penangkapan. Kinerja pengawasan yang baik itu sebenarnya yang mampu memberi efek jera hingga mengurangi aksi penyelewengan. "Lembaga pengawas bisa dibilang berhasil kalau yang ditangkap berkurang," cetus JK.

Meski begitu, JK menekankan bukan berarti jika melihat penyelewengan, pengawas membiarkannya. Itu malah makin bahaya. Yang ideal itu, pengawas melakukan penyelamatan uang negara yang diselewengkan dan harus membuat orang yang ditangkap semakin sedikit.

Tidak Sehat

Pengamat Ekonomi Institut for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai, sebenarnya alokasi anggaran belanja pegawai dan bayar bunga utang lebih besar daripada untuk alokasi pembangunan, indikator APBN tidak sehat.

Baca juga : Dubes AS Beri Penghargaan Bagi 8 Pegawai KPK

“Kalau melihat rasio, utang kita masih dalam batas aman. Tapi kalau pengelolaannya tidak produktif, APBN nggak sehat,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bhima menilai, kenaikan gaji PNS tahun ini juga cukup membebani APBN. Sebab besaran kenaikannya mencapai 22 persen. Selain itu, belanja barang juga ikut mengalami kenaikan hingga 18,4 persen.Hal itu berbanding terbalik dengan belanja modal yang turun 9,25 persen. Padahal belanja modal adalah salah satu hal yang perlu di dorong untuk memastikan APBN yang berkualitas. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.