Dark/Light Mode

Jaga Pasokan Hadapi Kebutuhan Ramadan

Kemendag Kuras Stok Gudang Bawang Putih

Senin, 1 April 2019 12:15 WIB
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti dan Rombongan, melakukan pemantaun ketersediaan stok dan harga bahan kebutuhan pokok (bapok) khusus komoditi bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. (Foto : Doc. Kemendag).
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti dan Rombongan, melakukan pemantaun ketersediaan stok dan harga bahan kebutuhan pokok (bapok) khusus komoditi bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. (Foto : Doc. Kemendag).

RM.id  Rakyat Merdeka - Masyarakat tidak perlu resah dengan potensi melambungnya harga bawang putih. Hitungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) stok masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bulan suci Ramadan sekalipun tidak ada tambahan pasokan dari impor.

Impor bawang putih molor dari waktu yang ditargetkan. Dengan kondisi itu, harga bawang putih berpotensi terus melambung, terutama pada bulan Ramadan. Menanggapi kekhawatiran itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahja Widayanti menjamin pasokan. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan antisipasi untuk menghadapi molornya kegiatan impor bawang putih. “Kami sudah sidak ke gudang dan pasar-pasar, ngecek stok. Kami lihat stok cukup ya.

Kami sudah perintahkan para importir agar mengeluarkan semua stok bawang yang mereka punya di gudang. Nggak boleh ada yang ditimbun,” ungkap Tjahja kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Tjahja tak menampik permintaan bawang putih akan menanjak pada bulan Ramadan. Tetapi ditegaskannya, para importir sudah berkomitmen untuk terus menjaga pasokan komoditas itu ke pasar.

Baca juga : Kemendag Siapkan Gugatan Ke WTO

Tjahja mengungkapkan, untuk menjaga stabilitas harga pangan, termasuk bawang putih, pada bulan April, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan startegis untuk menjaga pasokan pangan.

Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan impor bawang putih. Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Perekonomian, pada Senin (18/3).

Hasil rapat memutuskan impor bawang putih sebanyak 100.000 ton. Dan, menunjuk Perum Bulog sebagai importirnya. Namun sampai sekarang belum dilakukan. Padahal, sesuai jadwal semestinya sudah dilakukan awal pekan lalu. Molornya impor disebabkan proses administrasi yang belum kunjung selesai.

Selain itu, juga disinyalir karena banyak pihak yang menyoroti penunjukan Bulog sebagai importir. Penunjukan Bulog terindikasi menabrak Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Impor Produk Holtikultura. Dalam aturan itu, importir diwajibkan untuk melakukan penanaman bawang putih sebesar 5 persen dari total kuota impor. Sementara Bulog, tidak diwajibkan melakukan penanaman. 

Baca juga : Dibanding Pileg, Nasdem Lebih Utamakan Kemenangan Jokowi

Picu Moral Hazard

Sejumlah pengamat ekonomi dan politik mengkritik kebijakan impor bawang putih. Kebijakan dinilai memicu moral hazard (risiko moral). Tak hanya soal penunjukan Bulog, tetapi kini waktunya sudah berdekatan dengan waktu panen.

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, impor bawang putih memicu moral hazard.

“Kalau sekarang percuma (impor). Kalau mau ngasih penugasan seharusnya sudah dari beberapa bulan lalu karena masalah stok sebenarnya bisa diketahui. Impor bawang putih, prosesnya nggak cuma seminggu, dua minggu,” ungkap Enny kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (30/3).

Baca juga : Anies: Jangan Direndahkan, Mereka Saudara Kita Juga

Enny juga menyoroti penunjukan Bulog sebagai importir. Penugasan impor dilakukan Bulog mengarah pada kegiatan komersialisasi. Seharusnya jika memang tujuannya untuk buffer stock, kegiatan impor dibiayai APBN. Tetapi, masalahnya tidak bisa karena status Bulog sebagai BUMN. “Jika ujung-ujungnya Bulog memberikan penugasannya ke importir lain. Sama saja seperti penugasan daging. Ujungujungnya bukan Bulog yang ngimpor,” ucapnya.

Pengamat Politik Hendri Satrio juga mengkhawatirkan waktu impor yang berdekatan dengan waktu panen. “Jangan bawang putih impor masuk bertepatan waktu panen. Petani akhirnya tidak bisa menikmati tingginya harga bawang putih,” ungkapnya.

Sementara, pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Jayabay, Igor Dirgantara mewanti- wanti potensi politisasi polemik impor bawang putih. Karena, dalam prosesnya kegiatan impor disinyalir menabrak regulasi. “Penunjukan impor bawang putih tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Isu ini rawan dipolitisasi. Jika impor tetap dijalankan, bisa menurukan elektabilitas Jokowi,” ungkapnya.  [NOV]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.