DP 0 Persen Mobil Dan Motor Nggak Nendang

RM.id  Rakyat Merdeka - Berbagai upaya dilakukan Pemerintah agar industri otomotif tetap tumbuh di tengah gempuran pandemi Covid-19. Salah satunya, memberikan relaksasi uang muka kredit/ Down Payment (DP) 0 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, yang menggunakan fasilitas bank.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, relaksasi uang muka kredit kenda­raan bermotor akan dimulai awal Maret 2021 hingga akhir tahun.

“Melonggarkan uang muka kredit kendaraan bermotor 0 persen untuk semua jenis kendaraan. Ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif, dengan memperhati­kan prinsip kehati-hatian,” kata Perry di Jakarta, kemarin.

Pelonggaran ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang sudah membebaskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru. Nantinya, pajak mo­bil baru akan ditanggung Pemer­intah sebesar 100 persen selama tiga bulan mulai 1 Maret 2021.

Baca juga : Pebisnis Hotel Dan Resto Minta Keringanan Pajak

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berharap, relaksasi PPnBM dan penerapan DP 0 persen dapat mengungkit permintaan dan mendorong pertumbuhan kredit.

Wimboh mengatakan, penu­runan PPnBM dan DP 0 persen ini diharapkan bisa mengungkit permintaan di sektor konsumsi, khususnya kendaraan bermotor.

“Kita harapkan ini bisa men­dorong pertumbuhan perkredi­tan dan juga demand,” harap Wimboh.

Ekonom dari Institute for De­velopment of Economics and Fi­nance (Indef) Bhima Yudhistira tidak yakin dengan banyaknya insentif pembebasan pajak, akan menyelamatkan industri otomotif dalam negeri. Atau kembali ke penjualan 1 juta unit per tahun. Dia menilai, kebijakan itu nggak akan nendang.

Baca juga : Atasi Penuaan Dini Selama Pandemi Dengan Teh Hijau

Menurut Bhima, di masa pan­demi mobilisasi masyarakat berkurang dan berdampak kepa­da daya beli konsumen. Apalagi, masyarakat yang memiliki daya beli sebagian besar bukan ditu­jukan kepada produk otomotif.

“Masalah mobilitas penduduk yang masih rendah, membuat prioritas belanja masyarakat bukan beli mobil baru. Prioritas belanja masyarakat adalah kesehatan, makanan, minuman dan kebutuhan primer lain. Kenda­raan bermotor masih dianggap kebutuhan tersier,” tuturnya.

Bhima juga menilai, di masa pandemi perusahaan leasing atau pembiayaan masih akan ketat dalam menyeleksi pembeli mobil secara kredit. Mereka tentu tak ingin menambah risiko kredit macet akibat program ini.

Selain itu, kata Bhima, yang perlu mendapat perhatian, yakni berkurangnya penerimaan negara setelah pajak kendaraan bermotor dihapus.

Baca juga : PUPR Targetkan Triwulan I Bisa Serap 20 Persen Anggaran

“Bagaimana pun, penerimaan pajak dari kendaraan bermotor sangat penting untuk menambal pendapatan negara,” ucap Bhi­ma. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.