WIKA Nggak Sabar Nih Garap Banyak Proyek Infrastruktur

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) versi Indonesia dipastikan berbeda dengan yang ada di negara lain. LPI diharapkan bisa menutupi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira melihat, LPI akan dijadikan sebagai kendaraan untuk melunasi utang BUMN. Kemudian menerbitkan utang baru dengan jaminan aset negara plus BUMN (debt vehicle).

Karena tujuan awal pemben­tukannya, kata Bhima, untuk menutup financing gap atau kekurangan pembiayaan. Khu­susnya pada proyek pemerintah.

Baca juga : KPK Cecar Eks Sekda Banjar Soal Proyek Infrastruktur

Karena itu, dia menjelaskan, SWF Indonesia berbeda dengan praktik SWF pada umumnya di negara lain. Biasanya, dana SWF mereka berasal dari hasil pengelo­laan surplus, baik surplus Sumber Daya Alam (SDA) seperti negara di Timur Tengah maupun surplus valas seperti China dan Singapura.

“Sedangkan di Indonesia, model yang dipilih pemerintah lebih dominan pada debt vehi­cle,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka.

Hal itu tersurat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020, bahwa lembaga tersebut dapat memberikan dan menerima pinjaman.

Baca juga : Menteri PUPR Jamin Pengawasan Anggaran Infrastruktur Makin Ketat

“Jika model yang dipilih lebih dominan debt vehicle, maka akan ada skenario beban utang pemerintah dan BUMN pindah buku ke LPI. Jadi hanya geser saja, (sebelumnya) investor beli SBN (Surat Berharga Negara), tapi dengan adanya LPI jadi beli surat utangnya LPI,” jelasnya.

SWF pun, kata Bhima, kurang pas untuk menarik investasi langsung karena berhadapan dengan tantangan utama yang belum bisa diselesaikan, yaitu mengenai Re­turn of Investment (RoI).

Pasalnya proyek infrastruktur yang banyak digarap BUMN Karya, terkenal dengan keuntungan yang kecil namun me­miliki risiko tinggi.

Baca juga : Jokowi Banggakan Proyek Infrastruktur

“Ini membuat skema pe­nyertaan modal seperti joint venture (equity vehicle) jadi sulit dari sisi daya tarik imbal hasil. Cara cara paling mudah pener­bitan utang baru,” imbaunya.

Corporate Secretary (Corsec) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Mahendra Vijaya optimis dengan keberadaan LPI. Sebab, akan semakin banyak proyek-proyek infrastruktur yang bisa didanai.

“Bagi WIKA, LPI membuka kesempatan kami untuk makin banyak mengerjakan proyek infrastruktur di Tanah Air,” ujar Mahendra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.