WIKA Nggak Sabar Nih Garap Banyak Proyek Infrastruktur

 Sebelumnya 
Terkait utang perseroan­nya, Hendra mengatakan su­dah di-manage dengan baik. Bahkan, emiten berkode saham WIKA ini telah melunasi surat utang global Komodo Bond senilai Rp 5,4 triliun.

Surat utang global ini merupakan global bond yang diterbitkan perseroan pada Januari 2018, dengan jumlah pokok Rp 5,4 triliun dan tingkat suku bunga 7,70 persen, jatuh tempo pada 2021.

“Sudah (dilunasi) pada 29 Januari 2021 atas Surat Utang Global IDR Bond tersebut baik untuk pelunasan pokok pinjaman dan bunga pinjaman melalui The Bank of New York Mellon,” terangnya.

Baca juga : KPK Cecar Eks Sekda Banjar Soal Proyek Infrastruktur

Dampak dari pelunasan terse­but, maka seluruh kewajiban perseroan yang timbul atas penerbitan surat utang global IDR Bond tersebut telah berakhir. Dan tidak lagi memiliki kewajiban atas surat utang tersebut sejak tanggal pelunasan surat utang.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah patut mewaspadai utang BUMN.

“Utang BUMN, meski ini bu­kan tanggung jawab pemerintah, tapi tetap harus diwaspadai karena pemerintah pemilik saham di BUMN. Kami cermati masalah utang ini, terus kami upayakan solusinya,” kata dia dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (23/2).

Baca juga : Menteri PUPR Jamin Pengawasan Anggaran Infrastruktur Makin Ketat

Data Kementerian BUMN mengungkapkan, jumlah utang perusahaan pelat merah menca­pai Rp 1.682 triliun pada periode Januari-September 2020. Jumlahnya meningkat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, misal­nya Rp 1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp 1.393 triliun pada 2019.

Ada pun Utang Luar Negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai Desember 2020 mencapai 58,08 miliar dolar AS atau mencapai Rp 813,12 triliun.

Total ULN BUMN pada Desember 2020 naik 12,32 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Terjadi pening­katan ULN BUMN sebesar 0,75 persen (month on month/mom) dibanding November, yang hanya tercatat 57,65 miliar dolar AS.

Baca juga : Jokowi Banggakan Proyek Infrastruktur

Menurut Yustinus, LPI yang kini bernama Indonesia Invest­ment Authority (INA) bisa men­jadi penyelamat BUMN menga­tasi permasalahan utangnya.

“LPI adalah salah satu solusi bagi utang BUMN. Nanti ada restrukturisasi, financing, sekuritisasi. Dimungkinkan ada ruang yang lebih luas untuk pembiayaan. Namun, dibutuhkan pengawasan semua pihak agar pemerintah tetap berhati-hati,” ucapnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.