Wakil Jaksa Agung Dorong Kajati Dan Kajari Terus Lakukan Reformasi Birokrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi terus mendorong Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) terus melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan kejaksaan yang modern.

Hal tersebut dikatakan Untung yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI saat memberikan pengarahan secara virtual kepada para Kajati dan para Kajari dalam kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Selasa (20/4).

Dalam pengarahannya, Untung mengatakan, Kejaksaan mulai melaksanakan Program Nasional Reformasi Birokrasi sejak tahun 2008. Melalui Reformasi Birokrasi ini, diharapkan akan tercipta organisasi Kejaksaan yang modern dan lebih mengutamakan pelayanan publik dalam penegakan hukum melalui pembenahan sistem.

Baca juga : Genjot Zona Integritas, Wakil Jaksa Agung: Buang Kebiasaan Lama Yang Bikin Kita Nyaman

Menurut Untung, ada enam area perubahan, yaitu pembenahan aspek Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah diperoleh implementasi birokrasi yang menggambarkan proses demokratisasi, efektivitas dan efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sangat penting dibangun karena masyarakat sangat menginginkan sebuah kualitas pelayanan publik yang bersih, tidak ada pungutan liar (pungli)," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (20/4).

Menurut Untung, dengan memperhatikan, situasi dan kondisi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan dan dari hasil evaluasi terhadap unit kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM, perlu adanya beberapa kegiatan yang menjadi prioritas perhatian, yaitu Peningkatan atau Optimalisasi Progres Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Baca juga : Jaga-jaga Warga Yang Nekat Mudik, Ganjar Siapkan Tempat Isolasi Mandiri

Menurut dia, sebagai aksi nyata khusus untuk mewujudkan Zona Integritas WBBM dengan melaksanakan sepuluh Fokus Program Kerja. Yaitu Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara; Peningkatan Penegakkan Disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; Penyempurnaan Standar Pelayanan dan Sistem Pelayanan yang inovatif; Penyempurnaan sistem manajeman kinerja ASN; dan Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif.

Kemudian, Penyempurnaan peraturan perundang - undangan (deregulasi); Penyederhanaan Pelayanan Birokrasi (debirokratisasi); Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

Untuk berharap, sepuluh Fokus Program tersebut, dapat dilaksanakan dan dicapai yang akan berdampak memberikan perubahan yang signifikan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, serta mampu mengangkat citra positif lembaga. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.