Dark/Light Mode

Pertumbuhan Di Kuartal II Terancam Cuma 4 Persen

PPKM Tak Maksimal Ekonomi Sulit Bangkit

Minggu, 27 Juni 2021 05:40 WIB
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal. (Foto : Istimewa).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal. (Foto : Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang ketat jadi kunci untuk menekan penyebaran Covid-19. Jika PPKM Mikro tak berjalan dengan baik, bisa berdampak pada pemulihan ekonomi. Pertumbuhan di kuartal II terancam hanya 4 persen.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, pelaksanaan dan pengawasan PPKM Mikro harus dilakukan dengan ketat, dan kualitasnya bisa lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. Sehingga dampak­nya ke ekonomi bisa langsung dirasakan.

Baca juga : Konsumsi Rumah Tangga Belum Terlalu Maksimal

“Kalau PPKM Mikro berjalan baik, grafik penularan Covid- 19 terus menurun, ekonomi bisa cepat kembali ke jalur pemulihan. Tapi kalau dilihat saat ini, pelaksanaan PPKM Mikro masih sama seperti yang sudah-sudah. Ini bahaya bagi pemulihan ekonomi kita,” kata Faisal kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Faisal, saat ini pem­batasan masyarakat hanya ter­jadi di perkantoran, mall atau di angkutan umum. Namun, di perkampungan, pedesaan hingga pasar tradisional, PPKM Mikro hanya dijalankan saat ada Satgas (Satuan Tugas) atau pengawas Covid-19.

Baca juga : Banggar DPR Kawal Belanja Pemerintah Pulihkan Ekonomi

Kondisi ini bukannya malah menekan angka penularan, tapi bisa makin meningkatkan jumlah masyarakat yang tertu­lar Covid-19. Jika ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat besar ke perekonomian Indonesia.

“Dampak paling parah ke ekonomi, di kuartal IIini bisa jadi hanya tumbuh 4 persen atau kurang. Jauh dari ekspektasi pemerintah yang memprediksi bisa mencapai 7-8 persen,” tegas Faisal.

Baca juga : Kemenhan Buka Pendaftaran Komcad, Dahnil Ajak Mahasiswa Ikutan

Menurutnya, perlu dicari solusi bersama, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Dengan demikian, penyebaran Covid-19 dapat lebih ditekan. Dari sisi ekonomi, dampak yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar.

Sementara, pengamat ke­bijakan publik dari Universi­tas Indonesia Rissalwan Lubis mengatakan, kebijakan PPKM Mikro yang berjalan saat ini terkesan pemerintah hanya me­mantau dan memberikan sanksi, tanpa ada penanganan yang tepat terhadap meningkatnya jumlah penularan Covid-19.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.