Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Pertumbuhan Di Kuartal II Terancam Cuma 4 Persen
PPKM Tak Maksimal Ekonomi Sulit Bangkit
Minggu, 27 Juni 2021 05:40 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang ketat jadi kunci untuk menekan penyebaran Covid-19. Jika PPKM Mikro tak berjalan dengan baik, bisa berdampak pada pemulihan ekonomi. Pertumbuhan di kuartal II terancam hanya 4 persen.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, pelaksanaan dan pengawasan PPKM Mikro harus dilakukan dengan ketat, dan kualitasnya bisa lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. Sehingga dampaknya ke ekonomi bisa langsung dirasakan.
Baca juga : Konsumsi Rumah Tangga Belum Terlalu Maksimal
“Kalau PPKM Mikro berjalan baik, grafik penularan Covid- 19 terus menurun, ekonomi bisa cepat kembali ke jalur pemulihan. Tapi kalau dilihat saat ini, pelaksanaan PPKM Mikro masih sama seperti yang sudah-sudah. Ini bahaya bagi pemulihan ekonomi kita,” kata Faisal kepada Rakyat Merdeka.
Menurut Faisal, saat ini pembatasan masyarakat hanya terjadi di perkantoran, mall atau di angkutan umum. Namun, di perkampungan, pedesaan hingga pasar tradisional, PPKM Mikro hanya dijalankan saat ada Satgas (Satuan Tugas) atau pengawas Covid-19.
Baca juga : Banggar DPR Kawal Belanja Pemerintah Pulihkan Ekonomi
Kondisi ini bukannya malah menekan angka penularan, tapi bisa makin meningkatkan jumlah masyarakat yang tertular Covid-19. Jika ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat besar ke perekonomian Indonesia.
“Dampak paling parah ke ekonomi, di kuartal IIini bisa jadi hanya tumbuh 4 persen atau kurang. Jauh dari ekspektasi pemerintah yang memprediksi bisa mencapai 7-8 persen,” tegas Faisal.
Baca juga : Kemenhan Buka Pendaftaran Komcad, Dahnil Ajak Mahasiswa Ikutan
Menurutnya, perlu dicari solusi bersama, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Dengan demikian, penyebaran Covid-19 dapat lebih ditekan. Dari sisi ekonomi, dampak yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar.
Sementara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Rissalwan Lubis mengatakan, kebijakan PPKM Mikro yang berjalan saat ini terkesan pemerintah hanya memantau dan memberikan sanksi, tanpa ada penanganan yang tepat terhadap meningkatnya jumlah penularan Covid-19.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya