April 2020, Kita Nangis Bombay

 Sebelumnya 
Bahkan di sejumlah unit usaha group SOGO, ungkapnya, disediakan UV Box, baik yang kecil hingga besar. Untuk memastikan barang-barang yang diujicoba pelanggan terbebas dari virus-virus ‘jahanam’ yang berpotensi membahayakan pengunjung dan karyawannya.

Tak heran, kata Ketua Penasehat Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) ini, nyaris tidak ada klaster Corona di mall atau pusat perbelanjaan. Jika pun ada satu dua karyawan yang terpapar, biasanya berasal dari klaster keluarga.

“Ini lah yang kadang-kadang, kok kasusnya (Corona) naik, nolehnya ke pusat belanja. Nolehnya ke ritel. Kok nggak ke tempat lain, yang merupakan tempat pertemuan masyarakat, meeting point yang mereka tidak disiplin,” sentilnya.

Baca juga : Senayan Puji Kinerja Airlangga Cs

Memang, sejak awal pandemi operasional pusat perbelanjaan dibatasi. Dampaknya, bisnis ritel babak belur. Sejak Maret 2020, kisahnya, pengunjung mall sudah drop hingga 50 persen. Ditambah lagi dengan beberapa kali kebijakan penutupan mal. Terakhir, 3 Juli saat PPKM Darurat mulai diberlakukan.

“Ada beberapa riteler yang nggak kuat langsung pecat, tutup. Tapi ada juga yang merumahkan. Kalau tabungannya banyak. Ada juga yang sudah combine,” sebutnya.

Kendati demikian, sebagai pelaku bisnis, lanjut bos SOGO ini, pihaknya terus putar otak agar usaha tetap jalan. Ia bahkan mengacungkan dua jempol melihat negosiasi antara retailer atau penyewa dengan pihak mall di masa-masa sulit saat ini. “Bukan hanya cuma satu. Dua jempol,” pujinya.

Baca juga : BRI Life Investigasi Kasus Dugaan Kebocoran Data Nasabah

Sebab, di dalam kontrak sewa antara penyewa dengan pemilik gedung yakni mall sudah jelas tertulis masa sewa hingga 5 tahun berikut biaya sewa yang harus dibayarkan. Tidak ada catatan adanya negosiasi harga jika terjadi hal semacam pandemi Covid-19.

“Tapi jika pelaku usaha ini, jika ditekan terus juga enggak bisa hidup. Jadi terjadi negosiasi. Oke, karena bulan ini tutup saya bayar Rp 0, bulan depan sudah mulai buka saya cuma bisa bayar 50 persen. Itu negosiasi, tergantung masing-masing mal dan jumlah pengunjung,” sebutnya.

Justru, sektor bisnis yang dikuasai pemerintah, seperti listrik tidak memberikan keringanan kepada pelaku bisnis di mall. Tidak ada potongan tarif listrik dari PLN, di saat bisnis ritel lagi jelek. Begitupun dengan iuran BPJS Kesehatan. Jangankan didiskon, diangsur saja tidak bisa.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.