Holding BUMN Pariwisata Dongkrak Ekonomi Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pariwisata dan Pendukung, resmi terbentuk. Ini ditandai dengan penunjukan sejumlah jajaran direksi dan komisaris PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai induk holding.

Triawan Munaf, mantan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ditun­juk Kementerian BUMN sebagai Komisaris Utama Aviasi Pari­wisata. Keputusan tersebut ber­laku efektif sejak Senin (4/10).

Triawan menjelaskan, penun­jukan dirinya sebagai komisaris dan juga direksi lainnya baru diterima Selasa (5/10). Selan­jutnya, pada pekan depan akan digelar rapat terkait rencana kerja holding.

“Namun, landasan hukum berupa PP (Peraturan Pemerin­tah) terkait dengan pembentukan holding masih ada di Sekretariat Negara, menunggu ditanda­tangani Presiden,” jelas eks Komisaris Independen Garuda Indonesia ini dalam keterangan, Selasa (5/10).

Baca juga : Industri Manufaktur Topang 41,81 Persen Ekonomi Jabar

Triawan mengatakan, legalitas beleid tersebut hanya menunggu waktu, karena Kepala Negara masih melakukan kunjungan kerja dan berada di Papua un­tuk meninjau penyelenggaran PON XX.

Ayah penyanyi Sherina Mu­naf ini memperkirakan, dalam 1-2 hari ke depan PP tersebut sudah akan ditandatangani dan diterbitkan.

“Sudah terbentuk holding dan sudah berjalan. Pengumuman­nya keluar Senin pagi (4/10). Karena anggota holding dan jajaran dewan komisaris dan direksi juga kesibukannya ting­gi, rapat koordinasi lanjutan akan dilakukan pekan depan,” kata Triawan.

Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau HIN Iswandi Said membenarkan hal tersebut. Pada tahap per­tama, PT Aviasi akan menjadi pemimpin holding yang ber­nama lain In Journey ini.

Baca juga : Erick Ingin BUMN Tingkatkan Peran Bangun Ekonomi Rakyat

Holding beranggotakan lima BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Pram­banan dan Ratu Boko (Persero) dan PT Sarinah (Persero).

Ketentuan ini terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia Nomor: SK-336/MBU/10/2021.

“Sudah resmi, tinggal Garuda Indonesia dan PT Pengem­bangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) saja yang belum masuk,” jelas Iswandi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dalam holding nanti, lanjut Iswandi, HIN akan mengelo­la travel management dan pa­ket perjalanan. Mulai dari tiket, penginapan hingga kawasan wisata maupun belanja, melalui satu tool aplikasi HIN.travel.id.

Baca juga : Muamalat Diharapkan Bisa Dongkrak Ekonomi Syariah

“Sekarang target kami bukan akan naik berapa persen atau berapa jumlah nominal yang akan dicapai. Tapi bagaimana mengembalikan ekonomi pari­wisata terlebih dahulu, setelah dua tahun terkena hantaman Covid-19,” jelas Iswandi.

Meski begitu, tetap masih ada harapan. Apalagi melihat sekarang perjalanan transportasi udara juga mulai tumbuh, bandara sudah mulai ramai. Namun tetap waspada dengan mengedepankan protokol kesehatan.

“Bali pun sudah mulai mem­buka penerbangan internasional. Diskon-diskon hotel BUMN juga masih diberikan dinamis kepada para pelancong,” ujarnya.

Terpisah, Staf Khusus Men­teri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan soal alasan Garuda tak masuk dalam holding pariwisata.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.