Pemerintah Dan Pelaku Usaha Agresif Kembangkan Energi Terbarukan

 Sebelumnya 
Sementara itu, VP Pertamina Energy Institute Hery Haerudin membeberkan sejumlah peran Pertamina dalam mendukung transisi energi tersebut.

Pertamina sendiri sudah melakukan kebijakan yang berkelanjutan menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, bahkan terdapat komite berkelanjutan di dalam struktur perseroan.

Adapun salah satu peran Pertamina ialah meningkatkan bauran EBT menjadi 17 persen pada tahun 2030 dari sebelumnya hanya 3 persen di tahun 2021. Sementara investasi yang digelontorkan sebesar 11 miliar dolar AS untuk peningkatan gas dan EBT.

"Pertamina berkomitmen untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan dengan 1 alokasi biaya kapital 14 persen dari keseluruhan anggaran jangka panjang. Nilai tersebut lebih agresif dengan perusahaan energi lain dangan rata-rata biaya kapital untuk EBT sebesar 4 persen," paparnya.

Baca juga : Puan, Sarinah, Dan Perjuangan Kartini Masa Kini

Sementara, Direktur Utama PT Indonesia Power M. Ahsin Sidqi, membeberkan sejumlah capaian perseroan dalam mendukung transisi energi menuju zero carbon emission di 2060.

Menurutnya, pemerintah RI telah berkomitmen mengembangkan bauran EBT 23 persen pada 2025 dan mengurangi gas rumah kaca 29 persen pada 2030 dan Indonesia Power ikut melaksanakanya. RUPTL terbaru 2021 juga lebih dominan pengembangan EBT sampai 56 persen dan Indonesia Power juga ikut serta.

"PLN telah menyampaikan program karbon netral (CZN) pembangkit listrik pada 2060 tidak ada lagi fossil base," tuturnya.

Indonesia Power sebagai anak perusahaan PLN telah membuat program Tranformasi dan Transisi Energi. Program itu dijalankan melalui Novasi dan Green Booster dengan program Dediselisasi semua wilayah dengan berbasis energi lokal cofiring Subsitusi Batubara dengan biomass.

Baca juga : Prioritaskan Perjalanan Angkutan Umum Pada Mudik Lebaran

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menuturkan, realisasi mitigasi emisi karbon yang dilakukan pemerintah mencapai 69,5 juta ton karbon di 2021. Hal itu dikontribusikan oleh konversi pembangkit energi ke energi bersih, konservasi energi dan sebagainya.

"Kalau kita lihat perkembangan pembangkit listrik EBT ada kemajuan, Sampai september 2021 ada 386 mega watt. Ini memang belum bisa mencapai yang kita targetkan karena capaian EBT saat ini 12 persen tapi untuk mencapai 23 persen di tahun 2025 tentunya sangat challenging," tandasnya. 

Dia mengingatkan, ada sejumlah tantangan dalam melakukan transisi energi bersih di Indonesia. Seperti potensi EBT yang cukup besar namun tersebar sehingga perlu suatu teknologi, keterbatasan jaringan dan rendahnya ketertarikan perbankan di bidang EBT.

Lalu, potensi EBT tidak dapat ditransportasikan, kemampuan industri dalam negeri yang terbatas, ketidakpastian pasar, dan biaya investasi awal yang tinggi, serta bunga bank yang tinggi.

Baca juga : Pemerintah Perkuat Capaian Pengurangan Emisi Melalui Blue Carbon

"Kebutuhan investasi untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) cukup besar, sekitar Rp 3.500 triliun, makanya pak Jokowi mengatakan perlunya climate finance dari luar," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, dalam dokumen NDC, pemerintah menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan BUMN dan swasta juga telah menunjukkan perannya dalam membantu transisi energi menuju net zero emission di 2060. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.