Dark/Light Mode

BKKBN Siap Antisipasi Kondisi Pasca Masa Bonus Demografi

Senin, 1 Agustus 2022 22:17 WIB
Menko PMK, Muhadjir Effendy saat Launching Commitment Family Planning 2030 di Hotel Westin Jakarta, pada Senin (1/8).
Menko PMK, Muhadjir Effendy saat Launching Commitment Family Planning 2030 di Hotel Westin Jakarta, pada Senin (1/8).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempersiapkan kajian kebijakan yang komprehensif untuk keluarga berencana pasca masa puncak bonus demografi agar tidak kekurangan penduduk usia produktif di masa ageing population. 

"Saya tidak tahu apakah suatu saat masih akan relevan dua anak cukup, atau apakah semakin banyak anak semakin cukup. Kita perlu belajar dari negara lain seperti Singapura, Jepang dan Korea Selatan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat Launching Commitment Family Planning 2030 yang diselenggarakan BKKBN dan UNFPA Indonesia, di Hotel Westin Jakarta, pada Senin (1/8).

Menko PMK menyatakan ,khawatir bila Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi kemudian pasca bonus demografi juga tidak menyisakan penduduk produktif, maka Indonesia akan terjebak di ekonomi menengah ke bawah. 

Baca juga : KADIN-13 Asosiasi Bahas Penyelamatan Badan Usaha Jasa Konstruksi

"Saya khawatir betul kalau nanti kita memasuki ageing population ekstrem, yang produktif sedikit sekali. Sementara kita belum bisa maksimal memanfaatkam bonus demografi ini maka ini bisa menjadi middle income trap, terperangkap dalam penghasilan menengah," ucapnya.

Menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita Indonesia sejak 2015 berkisar antara USD 3.332 hingga USD 4.292 (2021). Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah karena berada antara USD 4.046 dan USD 12.535.

Muhadjir mengingatkan, bahwa persoalan perencanaan keluarga ini bukan hanya persoalan tunggal dan domain dari BKKBN saja. Melainkan juga harus melibatkan banyak pihak. Persoalan perencanaan keluarga ini juga berkaitan dengan masalah kualitas penduduk seperti masalah stunting, dan juga beririsan dengan masalah kemiskinan ekstrem.

Baca juga : DKI Minta Vaksinasi Booster Jadi Syarat Masuk Mall, Yang Belum Suntik Buruan

"Family planning ini bukan persoalan tunggal, sangat melibatkan banyak pihak, holistik saling menjalin tali menali satu sama lain dan semuanya harus kita rancang sedemikian rupa dan fokus untuk membangun sumber daya manusia," tegasnya.

Penanganan Kuantitas ke Kualitas

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menerangkan, bahwa saat ini BKKBN masih berupaya untuk menciptakan penduduk yang berkualitas. 

Baca juga : JK: Tjahjo Kumolo Selalu Baktikan Diri Kepada Bangsa Dan Negara

Dia menjelaskan, penanganan keluarga berencana telah beralih dari penanganan kuantitas menjadi penanganan kualitas. Hasto juga menerangkan, saat ini yang ingin diwujudkan adalah generasi yang berkualitas dan sehat untuk menyongsong bonus demografi.

“Visi program keluarga berencana Indonesia pada akhir tahun 2030 adalah mewujudkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara sukarela dan berkualitas, memenuhi hak dan kesehatan seksual dan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan untuk semua tingkatan masyarakat dan didukung oleh kebijakan di tingkat nasional hingga sub-nasional,” tandasnya. ■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.