Dewan Pers

Dark/Light Mode

Harga BBM Bakal Naik

Pak Jokowi, Rakyat Diberi Bantuan Dulu

Minggu, 21 Agustus 2022 07:32 WIB
Ilustrasi SPBU. (Foto: Ist)
Ilustrasi SPBU. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kabar kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar masih simpang siur. Pemerintah belum memberikan pemberitahuan secara tegas dan pasti, soal tersebut. Namun, jika pada akhirnya pemerintah terpaksa harus mengambil jalan pahit dan tidak populer itu, Presiden Jokowi disarankan segera memberikan bantuan dulu ke rakyat sebelum menaikkan harga BBM subsidi.

Memang, tanda-tanda pemerintah akan menaikkan harga BBM semakin terdengar nyaring. Seharian kemarin misalnya, hampir semua menteri bicara soal pengurangan subsidi BBM untuk menjaga kesehatan APBN. Dalihnya, karena melonjaknya harga minyak dunia, juga untuk menjaga APBN tidak jebol karena banyak tersedot untuk menutupi subsidi BBM.

Dimulai dari Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang melemparkan wacara tersebut, pekan kemarin. Kini, gantian Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, Luhut langsung to the point soal keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Kata Luhut, mungkin dalam pekan-pekan ke depan ini, Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM itu. 

Wakil Presiden, Kiai Ma'ruf Amin juga ikutan mengomentari rencana kenaikan BBM ini. Kata Ma'ruf, subsidi yang digelontorkan pemerintah agar harga BBM tidak naik begitu besar, yaitu mencapai Rp 502 triliun. Jadi, kalau pemerintah menaikkan harga BBM, menurut Wapres, ini sebagai upaya agar subsidi bisa terus berlanjut. 

Apakah kenaikan harga BBM pasti diputuskan pekan depan? Ma'ruf menggeleng. Kata dia, opsi menaikkan BBM itu masih dipikirkan. "Masih dalam pembahasan," kata Ma'ruf, usai hadiri Haul Habib Umar bin Hood Alatas, dikutip dari akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, kemarin. 

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan hal serupa. Kata dia, pemerintah menyiapkan dua skenario menyikapi kenaikan harga minyak dunia. Pertama, mengusahakan agar subsidi yang dipatok Rp502 triliun hingga akhir tahun, tidak meloncat. Caranya, dengan mengurangi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina. Pembatasan ini dilakukan supaya subsidi tepat sasaran. Tidak dinikmati orang kaya. 

Skenario kedua, pengurangan subsidi. Saat ini, harga keekonomian Pertalite adalah Rp 13.150 per liter. Nah, subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp5.500 per liter akan dikurangi. 

Berita Terkait : BBM Buah Simalakama

"Jadi bukan kenaikan harga BBM, tetapi pengurangan subsidi. Subsidi tetap kita berikan," kata Airlangga, di sela-sela Peringatan HUT ke-77 RI sekaligus HUT ke-56 Kemenko Perekonomian, di kantornya, kemarin. 

Berapa subsidi yang dikurangi dan kapan akan dilakukan, Ketum Golkar ini tidak merinci. Kata dia, yang pasti pemerintah terus melakukan kajian, termasuk dampak sosial dan politiknya. 

Apakah pekan depan? Airlangga menyatakan, kenaikan BBM itu, tidak dalam waktu dekat ini. "Masih dirapatkan dengan Pak Presiden. Tidak di kuartal ketiga ini," cetusnya. Kapan itu?  "Message-nya nunggu keputusan presiden. Jadi, kita tunggu rapat dengan Bapak Presiden," jawabnya.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan,  jika pemerintah harus menaikkan harga BBM, akan diiringi dengan penambahan berbagai program bantuan sosial (bansos). Tujuannya, untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan hal serupa. Kata dia, saat ini pihaknya sedang menyiapkan beberapa opsi agar BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Nanti kita akan pilih yang terbaik, karena subsidi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi," kata Arifin dalam keterangannya, kemarin. 

Eks Dubes RI untuk Jepang ini meminta kepada masyarakat mampu agar tidak lagi membeli BBM bersubsidi. Agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan. 

Berita Terkait : Masyarakat Makin Bingung

Apa tanggapan Pertamina? Corporate Secretary Pertamina, Patra Niaga Irto Ginting menyerahkan ke pemerintah. “Sementara ini, kami masih menunggu arahan dari Pemerintah. Bukan tidak ada arahan, tapi masih menunggu arahan,” kata Irto, dalam pesan singkat, kemarin. 

Kenapa urusan BBM ini begitu njelimet?Ekonom dari Indef, Berly Martawardaya mengatakan, pilihan pemerintah memang sulit. Kenaikan harga BBM akan mengerek harga sembako. Maka, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat bawah yang rentan. 

Namun, kata dia, kalau harga BBM tidak naik, maka APBN yang akan jebol. Subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun sudah sangat membebani APBN. Sementara dampaknya tidak produktif karena cenderung dinikmati orang kaya yang punya mobil. 

Berly mengatakan, saatnya pemerintah mengambil pilihan sulit dan mulai menjelaskan ke masyarakat untuk memitigasi dampak kenaikan harga BBM. Misalnya, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, pemerintah memberikan perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai kepada masyarakat rentan. 

"Bansos BLT dinilai terbukti efektif dan dapat dipertanggungjawabkan datanya," kata Berly, kemarin. 

Apa dampaknya jika BBM subsidi ini dinaikkan? Direktur Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, dampaknya sangat besar. "Akan menambah orang miskin baru," katanya.

Menurut Bhima, kenaikan harga BBM tak hanya memukul masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas menengah pun akan ikut terdampak. Daya beli masyarakat akan turun. 

Berita Terkait : Jokowi: Jangan Dibelikan HP Ya, Jangan Dipakai Untuk Beli Pulsa

Masyarakat yang awalnya bisa beli baju, atau menyisihkan uang untuk KPR akan tergerus untuk beli bensin. Imbasnya, permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu. "Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," ulas Bhima.

Bhima melanjutkan, jika BBM jenis Pertalite  naik ke Rp 10 ribu per liter, inflasi akan menyentuh 6,5 persen. Jika inflasi tinggi, bukan hanya daya beli masyarakat yang terpukul. Serapan tenaga kerja juga terganggu. Indonesia bisa ikut menyusul negara lain yang masuk fase Stagflasi. 

"Nah, dampaknya bisa 3-5 tahun ke depan," ujarnya. 

Peneliti Indef, Nailul Huda mengatakan, jika harga dilepas ke pasar, akan banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin. "Maka menjaga daya beli dan menahan inflasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah," kata Nailul.