KPK Dorong Kemenag Dan BPKH Efisienkan Pengelolaan Dana Haji

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan rapat evaluasi terkait progres implementasi rencana aksi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Jumat (27/1).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta, dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah beserta jajarannya. 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pertemuan ini merupakan bagian dari kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Setelah memitigasi risiko dan melakukan kajian terhadap tata kelola penyelenggaran haji. Pertemuan ini kita bersama-sama Kementerian Agama dan BPKH mengimplementasikan progres atau hasil dari rencana aksi BPIH ini," ujar Ghufron.

Baca juga : Menteri PUPR Dorong Profesor dan Pakar Sukseskan Pembangunan IKN

Selanjutnya, komisi antirasuah meminta Kemenag dan BPKH harus tetap menindaklanjuti rekomendasi yang belum terlaksana.

Di antaranya terkait Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

KPK meminta Kemenag untuk mengharmonisasi kedua undang-undang tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah menyelesaikan pendampingan implementasi atas rencana aksi perbaikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan BPKH pada kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Oleh karenanya, KPK merasa perlu hadir untuk membantu dari sisi kebijakan dan regulasi atas mata anggaran ibadah haji yang masih bisa diefisienkan oleh Kemenag melalui BPKH. Rekomendasi yang telah KPK berikan menjadi pertimbangan dalam memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji," jelas Ghufron.

Baca juga : Diduga Berjamur, Kemenkes Periksa Biskuit PMT Untuk Pengentasan Stunting

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menambahkan, dari kajian KPK diperlukan adanya harmonisasi regulasi dan hubungan kelembagaan antara BPKH dan Kementerian Agama.

KPK akan terus melakukan pendampingan implementasi atas seluruh rencana aksi pada Kemenag dan BPKH.

Di sisi lain, terdapat masalah di mana kinerja penempatan dan investasi yang belum terlalu optimal, sehingga perolehan nilai manfaat belum optimal.

Juga, pemilihan Bank Penerima Setoran-Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) pengelola nilai manfaat berpotensi rawan korupsi karena tidak semuanya melalui proses lelang, melainkan hanya berdasarkan permohonan dari BPS-BPIH.

Baca juga : Kemitraan Strategis Kerek Kualitas Pengelolaan Bandara Kualanamu

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, proses kenaikan biaya ibadah haji merupakan suatu bentuk empati dan simpati kepada calon jamaah haji untuk memiliki pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada komposisi BPIH, Yaqut menjelaskan BPIH terdiri dari dua komponen biaya, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Nilai Manfaat.

"BPIH ini dibayarkan oleh jemaah haji, sedangkan nilai dibayarkan oleh pemerintah melalui BPKH," kata Yaqut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.