Fokus Penugasan, Kanwil BPN Sumatera Barat Kejar Target PTSL dan PSN

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah program pertanahan yang ditugaskan Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah digarap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sumatera Barat. Saat ini, Kanwil BPN Sumatera Barat tengah berfokus menyelesaikan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang.

Proyek jalan tol itu merupakan lanjutan Tol Trans Sumatera yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang melintasi Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. “Pengadaan tanah untuk proyek Tol Trans Sumatera ini sepanjang 32,4 kilometer dengan luas 290,11 hektare,” terang Kepala Kantor BPN Wilayah Sumatera Barat Sri Puspita Dewi, Selasa (2/5).

Mantan Plt Kepala Kanwil BPN Kalimantan Barat ini mengatakan, pembangunan jalan bebas hambatan itu guna mempercepat akses ekonomi warga dan konektivitas antar wilayah yang akan melintasi lima kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. ”Pengadaan tanah ini dimulai dari Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam,” ujarnya juga.

Jumlah bidang yang terkena pengadaan tanah proyek nasional itu sebanyak 1.493. ”Saat ini yang telah berhasil kami bebaskan sebanyak 1.265 bidang atau 85 persen,” terang wanita yang akrab disapa Dewi ini.

Untuk sisanya, sebanyak 228 bidang, saat ini ada yang dalam proses validasi, proses penetapan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri, serta proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). ”Kami targetkan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang selesai pada tahun ini,” ungkap perempuan yang baru menjadi pimpinan BPN Sumatera Barat ini.

Baca juga : Tindak Tegas!

Pejabat yang juga mantan Sekretaris Itjen Kementerian ATR/BPN ini juga mengatakan, pengadaan lahan untuk proyek tol ini guna mendukung percepatan perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, saat ini Kanwil BPN Sumatera Barat juga mendapatkan penugasan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali di sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah tersebut. PTSL yang merupakan program unggulan Presiden Jokowi untuk mendata bidang tanah baru dan sekaligus meningkatkan serta menjaga kualitas data bidang tanah terdaftar tersebut.

”Pastinya, PTSL ini memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah dan jaminan kepastian letak dan batas bidang tanah milik masyarakat,” ungkap Dewi.

Untuk 2023 ini, Kanwil BPN Sumatera Barat mendapatkan penugasan sebanyak 79.475 bidang dengan jumlah lahan sebanyak 116.249 hektare. Dari jumlah itu, program PTSL terbanyak didapatkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Agam dengan jumlah sebanyak 10.876 bidang dengan luas 18.932 hektare. Adapun daerah paling sedikit program PTSL untuk 2023 ini adalah Kantah Kota Solok yang hanya 72 bidang tanah.

”Saat ini, program PTSL yang dilakukan jajaran kantah kota dan kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat dalam tahap pengumpulan data fisik dan yuridis,” lanjut Dewi.

Baca juga : Gempa M3,3 Guncang Pasaman Sumatera Barat

Dia mengakui, ada sejumlah kendala yang dihadapi Kantah di kota/kabupaten di wilayah yang dia pimpin terkait penyelesaian PTSL tersebut. Terutama terkait tanah pusako tinggi. Yakni, sulitnya pemohon melengkapi alas hak secara legalitas adat dikarenakan masih ada ninik mamak setempat yang tidak bersedia tanda tangan dalam alas hak kegiatan PTSL.

Pengumpulan alas hak memerlukan waktu lama karena banyak pihak terlibat dalam pengesahan dan adanya pembebanan uang adat yang cukup memberatkan masyarakat. ”Selain itu juga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL (penunjukan batas tanah di lapangan karena milik kaum),” lanjutnya juga.

Karena itu, Kanwil BPN Sumatera Barat mendorong KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Wali Nagari untuk pelaksanaan PTSL dengan menunjukan batas tanah memfasilitasi masyarakat nagari dan adat di lapangan karena tanah milik kaum. Kanwil BPN Sumatera Barat juga terus berupaya mensukseskan program PTSL yang merupakan penugasan dari Kementerian ATR/BPN dengan melibatkan partisipatif aktif dan dukungan pemerintah daerah, tokoh- tokoh masyarakat, tokoh agama, KAN, LSM, termasuk jurnalis.

Selain itu juga, Kanwil BPN Sumatera Barat juga melaksanakan MoU tentang percepatan pelaksanaan PTSL dengan Pemprov Sumatera Barat sejak 2019. ”Segala upaya kami lakukan agar program PTSL ini sukses dilaksanakan di seluruh kantah di kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ini. Karena program ini dibiayai oleh negara,” ungkap Dewi. 

Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga mengupayakan percepatan pendaftaran tanah melalui kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk pensertipikatan tanah atau yang disebut Lintas Sektor (Lintor). Kebijakan ini dilakukan guan mendukung program pemberdayaan masyarakat yang subjeknya ditujukan kepada masyarakat tertentu sesuai program pemberdayaan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum memiliki sertipikat tanah.

Baca juga : Hanura Serahkan Sosok Cawapres Ke Ganjar

”Program pendaftaran tanah lintas sektor ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui akses permodalan,” ungkap Dewi.

Target Lintor (Lintas Sketor) tahun 2023 untuk 15 kota dan kabupaten di Sumatera Barat ini sebanyak 4.502. Dengan rincian untuk UKM 458 bidang, budidaya 399 bidang, PSR 2.679 bidang, dan wakaf sebanyak 966 bidang.

Satu lagi program sertifikasi tanah yang dilakukan di Kanwil BPN Sumatera Barat adalah BMN atau barang milik negara. Program BMN adalah sertipikasi barang milik negara/daerah berupa tanah yang dikuasi pemerintah pusat harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk pembuatan sertifikat BMN di Sumatera Barat terdapat dua KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ) yakni wilayah Padang dan Bukit Tinggi. Untuk KPKNL Padang yang terdiri dari 9 kota/kabupaten terbanyak pengurusan sertipikat BMN ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 191 bidang dan paling sedikit ada di Kabupaten Sijunjung sebanyak 1 bidang.

Sedangkan untuk KPKNL Bukit Tinggi terdiri dari 8 kota dan kabupaten dengan jumlah terbanyak ada di Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah 79 bidang dan paling sedikit ada di Kota Payakumbuh dengan 1 bidang. ”Untuk program redistribusi tanah untuk tahun ini ditargetkan tahun ini sebanyak 4.748 bidang dengan wilayah terbanyak ada di Kabupaten Sijunjung dengan jumlah 2.000 bidang,” tandas Dewi.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.