Jokowi: Sabar

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu apa yang paling sering ditanyakan rakyat ke Presiden Jokowi? Soal Papua? Bukan. Soal pemindahan ibu kota negara? Bukan. Ternyata, soal urusan kabinet yang paling bikin penasaran. Jokowi menyebut, di setiap kesempatan, baik di Jakarta atau di daerah, sering ditanya kapan kabinet baru diumumkan? Apakah si A bakal menjadi menteri? Apakah si B akan diangkat lagi? Ditanya begitu terus-terusan, Jokowi juga bosan. "Sabar," pinta Jokowi. 

Sejak diumumkan KPU sebagai pemenang Pemilu pada 21 Mei lalu, pertanyaan soal susunan kabinet ke Jokowi sudah bermunculan. Saat ini, pertanyaan itu semakin santer. Terlebih, ada isu susunan Kabinet Kerja Jilid II sudah final. Padahal, pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amien masih jauh. Baru dilaksanakan 20 Oktober nanti. “Pak, siapa sih nanti menteri-menterinya? Ke mana-mana ditanya ini terus. Pak, Bapak A masuk nggak, Pak? Nanti ke tempat lain, Pak, Ibu B masuk ndak Pak ke Kabinet?” ucap Jokowi menirukan ucapan orang-orang yang bertanya kepadanya selama ini

Baca juga : Heran Ditanya Terus Soal Papua, Mahfud MD Minta Masyarakat Rajin Googling

Hal itu diungkap Jokowi saat membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 di Istana Negara, kemarin. Konferensi itu mengangkat tema "Memperkuat Sistem Presidensial Efektif". Acara didahului pidato Mahfud MD selaku Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Barulah Jokowi yang bicara. Dalam pidatonya di acara ini, Jokowi langsung “menembak” realita politik yang bersinggungan langsung dengan tema. Yakni, soal penyusunan kabinet baru di periode kedua.

“Sabar. Tunggu waktunya, pasti akan kita umumkan,” ucap Jokowi. Jokowi kemudian menegaskan, penentuan nama-nama menteri itu adalah hak prerogatifnya sebagai presiden. Tidak bolah ada pihak lain yang merecoki. “Jadi, jangan ada yang ikut campur,” tegasnya, namun dengan nada rendah sambil menaikkan alisnya. Gerrr, seisi ruangan pun tertawa.

Baca juga : Tahun Depan Nganggur, Bintangnya Risma Tergantung Jokowi

Kendati demikian, Jokowi mengaku masih terbuka dan tetap menerima masukan dan usulan soal calon menteri. “Usul boleh, usul boleh. Bisik- bisik juga boleh. Tapi, seperti tadi yang disampaikan Prof Mahfud, kewenangan presiden. Hak prerogatif presiden,” lanjutnya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin, membenarkan apa yang disampaikan Jokowi. Namun, dia melihat, hak prerogatif itu tidak bisa murni diterapkan di Indonesia saat ini. “Karena Jokowi terikat dengan koalisi partai politik, yang mengusung dan mendukungnya. Dukungan politik pada Jokowi kan tak ada yang gratis. Tidak ada makan siang gratis,” kata Ujang kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Biar Adem, Ustad Somad Minta Maaf Saja

Ia membaca, penegasan Jokowi terkait hak prerogatif tersebut punya maksud tertentu. Apalagi, belakangan ini sejumlah partai tengah saling berlomba mengajukan nama menteri kepada Jokowi. “Mungkin Jokowi sedang ditekan partai-partai politik pendukungnya, yang meminta jatah menteri. Masing- masing partai politik ingin jatahnya banyak, dan mendapat kementerian strategis,” katanya.

Tekanan seperti itu, tambah Ujang, bukan kali pertama diterima Jokowi. Tekanan yang sama juga pernah ada, saat Jokowi mencari pendamping di Pilpres. Alhasil, Jokowi mengubah keputusannya di detik-detik terakhir. Sehingga, Jokowi merasa perlu menyampaikannya di hadapan forum organisasi yang dipimpin Mahfud MD. “Tekan-menekan merupakan hal biasa dalam politik. Ada tarik menarik kepentingan antara Jokowi dan partai koalisinya. Ada yang ingin jatah menterinya banyak, yang strategis. Ada yang ingin menguasai Kejaksaan, dan lain- lain. Hal itu bisa membuat Pak Jokowi tak nyaman,” pungkasnya. {SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.