Dark/Light Mode

Cegah Korupsi Penerimaan Maba

KPK Kasih 5 Rekomendasi

Jumat, 19 Mei 2023 07:50 WIB
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)

 Sebelumnya 
Pertama, mewajibkan PTN un­tuk meningkatkan transparansi pada seleksi jalur mandiri. “Baik jumlah kuota penerimaan, kri­teria dan mekanisme penilaian, serta afirmasi diumumkan secara detail sebelum seleksi dilak­sanakan,” tutur Pahala.

Kedua, menyatakan bahwa besaran SPI tidak menjadi penentu kelulusan. Besaran SPI diterap­kan berbasis kemampuan sosial ekonomi keluarga mahasiswa seperti penerapan UKT.

Rekomendasi ketiga, PTN membangun sistem otomasi dalam penentuan kelulusan PMB. “Rektor tidak menjadi penentu tunggal. Tapi memban­gun mekanisme kolektif dalam pengambilan keputusan akhir PMB,” ucap Pahala.

Baca juga : Cegah Korupsi Penerimaan Maba, KPK Sampaikan 5 Rekomendasi

Kemudian, keempat, Dirjen Dikti memberi sanksi adminis­tratif yang lebih tegas bagi PTN yang melanggar ketentuan PMB.

Dan terakhir, kelima, memperbaiki akurasi dan validitas data PD-DIKTI baik di tingkat PTN maupun nasional serta mendaya­gunakannya sebagai alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan PMB.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam me­nyampaikan apresiasinya terha­dap kajian yang dilakukan KPK.

Baca juga : Johnny G Plate Tersangka, FMPRK Kasih Dua Jempol Buat Kejagung

Ia menyampaikan, fungsi per­guruan tinggi adalah memberi akses secara inklusif bagi anak bangsa, tidak memandang latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, dalam pelaksanaan­nya, hanya 28 persen yang dapat dicover pemerintah. Sehingga perlu gotong royong, melalui subsidi, skema lain seperti UKT, dan jalur mandiri dengan peng­galangan dana yang disesuaikan dengan kemampuan orangtua mahasiswa. Hal ini yang nyat­anya menjadi permasalahan.

“Mohon dikawal agar proses seleksi masuk perguruan tinggi bisa aman dan baik bagi ma­syarakat maupun untuk dunia pendidikan,” pinta Nizam.

Baca juga : Cegah Karhutla, APP Sinar Mas Tambah 3 Helikopter Water Bombing

Pemaparan kajian ini ber­langsung via Zoom dan dihadiri Ketua Majelis Rektor Pergu­ruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dan para anggotanya di seluruh Indonesia. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.