Kemarau, PUPR Pastikan Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air terus melakukan langkah mitigasi terhadap dampak kekeringan pada musim kemarau 2023. 

Berdasarkan prediksi Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau tahun ini sudah mulai berlangsung sejak Maret dengan titik puncak pada Agustus-September 2023. 

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengatakan, respon atas kekeringan pada musim kemarau tahun ini pertama-tama diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Setelah air bersih terpenuhi air dialirkan untuk daerah-daerah irigasi atau lahan-lahan pertanian. 

Baca juga : Tingkatkan Kualitas Literasi Masyarakat Bima, Ini Jurus Bupati Indah

Untuk konsumsi air bersih, Pemerintah melalui Kementerian PUPR menerapkan tiga strategi. Pertama mengoptimalkan sistem eksisting melakukan langkah-langkah cepat/darurat untuk wilayah terdampak. Kedua, membangun sumur bor baru pada wilayah dengan intensitas hujan rendah. Dan ketiga melakukan pemantauan terhadap 13 waduk utama untuk memastikan tampungan air tetap optimal.

Dikatakan Endra kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi wilayah dengan tingkat intensitas hujan rendah, misalnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua. 

Untuk daerah-daerah tersebut, Pemerintah membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air tanah. 

Baca juga : Kabar Harun Masiku Di Tanah Air, KPK: Itu Data Perlintasan Lama

"Untuk itu, Kementerian PUPR telah membangun 37 sumur bor baru yang tersebar di 19 provinsi. Kemudian melakukan rehabilitasi 25 sumur bor eksisting di 11 provinsi," kata Endra. 

Selain pembangunan sumur bor, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kementerian PUPR juga mengoptimalkan fungsi tampungan air pada bendungan, situ, embung, dan danau. 

Saat ini tengah dilakukan pemantauan terhadap kondisi 13 waduk utama, yaitu Jatiluhur, Jatigede, Kedung Ombo, Batu Tegi, Wadas Lintang, Wonogiri, Karang Kates, Bili Bili, Wonorejo, Paselloreng, Bintang Bano, Kalola, dan Tapin. 

Baca juga : Garap Proyek SPAM, PUPR Pastikan Pasokan Air Minum PON Sumut Di 2024

Endra menambahkan untuk antisipasi kekeringan lahan pertanian, Kementerian PUPR secara struktural telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 412.541 hektare. 

Kemudian juga terdapat pekerjaan operasi dan pemeliharaan (OP) daerah irigasi 3 juta hektare dan OP 923 sungai. Lahan pertanian yang mengalami dampak kekurangan air pada musim kemarau tahun 2023. Kekeringan ini  umumnya dialami pada sawah tadah hujan, sawah irigasi teknis dari bendung yang bergantung pada debit air sungai. 

Pada tahun 2023, Kementerian PUPR juga mengalokasikan kegiatan revitalisasi dan pengelolaan 15 danau prioritas, operasi dan pemeliharaan 1.338 embung dan 317 situ, serta operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku sebanyak 1.241 titik dengan rincian 143 titik sumur air tanah, 517 titik air baku, dan 581 titik irigasi air tanah. ■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.