Kutip Pidato Jokowi, Raja Antoni Optimistis Konflik Agraria Beres Jika Ada Kerja Sama Lintas Kementerian Dan Lembaga

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Reforma Agraria adalah amanat Perpres No 86 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menata kembali Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah di tengah-tengah masyarakat. Namun, diantara masalah tersebut ada yang kewenangannya tidak berada dalam Kementerian ATR/BPN.

Kendati begitu, Wamen Raja Juli Antoni meyakini tujuan Reforma Agraria bakal tercapai jika ada kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Raja Juli pun mengutip,  pidato Presiden Jokowi  pada GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara

“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA Summit, kita harapkan bersama GTRA segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah, semuanya bekerja dengan tujuan yang sama yaitu menyelesaikan masalah-masalah tanah yang ada di masyarakat,” kata Presiden Jokowi yang dikutip  Wamen Raja Juli Antoni saat memberikan sambutan pada acara Pra-Penyelenggaraan GTRA Summit di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).

Baca juga : Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Komoditas Beras

“Maka dari itu yang dipesankan oleh Pak Jokowi menjadi penting supaya kita bisa merobohkan ego sektoral agar kita lebih banyak berkoordinasi sehingga permasalahan rakyat itu dapat kita selesaikan” kata Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

Untuk mengkolaborasikan kebijakan antar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah tersebut, Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan GTRA Summit yang dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian dan lembaga untuk merumuskan kebijakan atas permasalahan tanah yang dialami rakyat.

Diketahui dalam forum GTRA tersebut akan dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat meliputi: pertama, legalisasi permukiman di wilayah pesisir, di atas air, di pulau-pulau kecil, dan di pulau kecil terluar; kedua penyelesaian konflik-konflik agraria sehubungan aset pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca juga : Khofifah Dorong IKA Unair Chapter United Kingdom Jadi Hub Utama di Eropa

Adapun pembahasan ketiga berkaitan dengan legalisasi Tanah-tanah Transmigrasi; dan terakhir mengenai redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. 

Raja Antoni kemudian mengajak kepada seluruh pemangku kebijakan untuk bersama-sama membahas permasalahan dalam rangka mencari jalan tengah sehingga secara kelembagaan tidak terjadi masalah di kemudian hari tetapi pada saat yang sama permasalahan rakyat dapat teratasi.  

“Ada kesadaran kolektif untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, membuka hati dan pikiran dalam mengembalikan orientasi utama sebagai ASN untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi,” ungkap Raja Antoni

Baca juga : Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 Resmi Dibuka, Ajak Kuatkan Toleransi

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan diantaranya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.