Dark/Light Mode

Dicek Presiden Harganya Masih Naik

Urusan Beras Belum Beres

Selasa, 31 Oktober 2023 08:00 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, senin (30/10/2023). (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, senin (30/10/2023). (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah isu politik yang panas, Presiden Jokowi masih menyempatkan diri untuk mengecek harga beras. Hasilnya, harga beras ternyata masih melambung tinggi. Eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta kepala daerah rajin mengecek ke lapangan. Urusan beras masih belum beres.

Soal harga beras ini disampaikan Jokowi saat mengumpulkan penjabat kepala daerah di Istana Negara, Senin (30/10/2023).

Baca juga : Pemkab Musi Banyuasin Masuk Nominasi AMH 2023

Menurut Jokowi, ada tujuh provinsi produksi beras terdampak el nino. Akibatnya, produksi beras di wilayah tersebut turun. Hal inilah yang mengerek harga beras nasional.

“Ini yang harus semuanya waspada. Dan, tidak menganggap situasi ini biasa-biasa saja. Saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen year to date (ytd) atau 2,5 persen month to date (mtd). Hati-hati!” pesan Jokowi.

Baca juga : NFA Kebut Penyaluran Beras Komersial Bulog

Kekhawatiran Jokowi tak berhenti sampai di situ. Lobi-lobi dia ke sejumlah negara produsen beras, seperti India untuk memasok berasnya ke Indonesia ditolak secara halus. Sebab, mereka juga tengah mengamankan cadangan berasnya untuk kebutuhan di negaranya.

“Saya sudah bicara, India tidak berani melepas. Lalu, Vietnam, Kamboja, dan Thailand yang biasanya menyodor-nyodorkan juga sama. Bisa (impor), tetapi sangat terbatas,” curhat Jokowi.

Baca juga : Presiden Lempar Sinyal Mau Rombak Kabinet Pekan Ini

Dengan kondisi ini, ia meminta, para penjabat gubernur hingga bupati atau wali kota turun langsung ke pasar, mengecek stok beras dan bahan pokok lainnya. Jangan terjebak dengan urusan administrasi.

Menurutnya, dengan kunjungan ke pasar, para kepala daerah bisa bertindak lebih cepat. Ia juga memperbolehkan pemerintah daerah memakai dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga inflasi dan stabilitas harga pangan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.