Peneliti Sarankan Insulin Pasien Diabetes Diberikan Di Puskesmas dan Klinik

RM.id  Rakyat Merdeka - Peneliti Universitas Indonesia (UI) menyarankan pemerintah memberikan terapi insulin untuk pasien diabetes sejak di Fasilitas Kesehatan alias Faskes tingkat 1 (FKTP), seperti Puskemas dan Klinik.

Hal itu dinilai bisa menghemat uang BPJS Kesehatan alias JKN hingga Rp 1,7 triliun.

Saran ini diberikan tidak asal-asalan, tetapi merupakan hasil temuan Pusat kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Indonesia (CHEPS UI) oleh Diabetes in Primary Care (DIAPRIM).

Hasil temuan menyebutkan, biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada pasien diabetes berkurang 14 persen.

Studi ini dilakukan peneliti dengan menganalisis biaya perawatan pasien diabetes alias DIAPRIM.

Mereka menemukan banyak manfaat apabila terapi insulin dialihkan dari Faskes Tingkat Lanjut (FKTFL) ke FKTP. Salah satunya menghemat biaya Rp 1,7 triliun setiap tahunnya.

Hal ini terlihat dari estimasi penghematan yang dilakukan peneliti sekitar Rp 22 triliun bila dilakukan sejak 2024 hingga 2035 mendatang.

"Pendekatan ini tidak hanya terbukti dapat menghemat biaya, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup pasien dan mencegah komplikasi. Hasil studi menekankan pentingnya merealisasikan hasil temuan ke dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti," ujar Kepala Peneliti CHEPS UI Prof. Budi Hidayat, saat memperingati Hari Diabetes Sedunia, seperti keterangan yang diterima RM.id, Kamis (16/11/2023).

Baca juga : Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun, Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ditahan KPK

Prof. Budi juga menjelaskan, langkah yang bisa dilakukan untuk menghemat biaya, yaitu dengan mengubah kebijakan seperti menyesuaikan Formularium Nasional melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) untuk diabetes melitus tipe 2 (DMT2).

Artinya, memperbolehkan dokter umum Faskes 1 yang punya kompetensi diabetes mulai memberikan terapi insulin.

Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Sedangkan terapi insulin adalah metode untuk menurunkan kadar gula darah penderita diabetes melitus secara cepat.

Cara ini diyakini Prof. Budi bisa mereformasi pelayanan kesehatan primer.

Sekaligus, membantu upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk transformasi sistem kesehatan Indonesia.

Ia juga menambahkan, memberikan insulin sejak Faskes 1 sudah sesuai dengan standar minimum kompetensi lulusan dokter (SKDI).

Lulusan dokter harus punya kompetensi manajemen diabetes, sehingga tidak melulu pasien diabetes setiap saat harus meminta surat rujukan Faskes 1 untuk bisa mendapatkan insulin Faskes Lanjutan, yang akan lebih memakan waktu.

Menanggapi hasil studi ini, Ketua PP Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) Prof. Ketut Suastika menjelaskan, pemberian insulin sejak di Faskes 1 bisa menambah peluang mengasah kemampuan dokter umum di Faskes 1, seperti Puskesmas maupun klinik, untuk menangani kasus pra-diabetes melitus (DM), kasus DMT2 tanpa komplikasi, dan melakukan tindakan pencegahan komplikasi untuk kasus DMT2 berat.

Baca juga : Ingin Ikut Upacara 17 Agustus Di Istana? Pendaftarannya Mulai Dibuka Besok

"Mengasah kapasitas mereka dapat menghasilkan pendekatan yang lebih proaktif, membantu deteksi dini, dan manajemen diabetes yang efektif, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap biaya pelayanan kesehatan di bawah JKN," ujar Prof. Ketut.

Perlu diketahui, Prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat dari 10,7 juta jiwa di 2019 menjadi 19,5 juta di 2021. 

Kondisi ini membawa Indonesia di urutan ke-5 dunia, naik dari peringkat tujuh pada 2019.

Laporan BPJS 2020 juga menunjukkan, hanya 2 juta jiwa yang telah terdiagnosa dan mendapatkan penanganan melalui JKN.

Dari jumlah itu, hanya 1,2 persen kasus yang dapat mengontrol kadar gula darah mereka dengan baik untuk menghindari komplikasi.

Mirisnya, kondisi ini berpotensi meningkatkan pengeluaran biaya pemerintah untuk menangani komplikasi.

Apalagi laporan CHEPS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan PERKENI 2016 menunjukkan, 74 persen anggaran diabetes digunakan untuk mengobati komplikasi.

Vice President & General Manager, Novo Nordisk Indonesia, Sreerekha Sreenivasan menjelaskan, tujuan utama dari transformasi penanganan diabetesi adalah untuk mencegah dan mengendalikan diabetes dengan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Baca juga : Amerika Investasi Rp 7,5 Triliun Bangun Industri Panel Surya Di Batang, Ini Kata Bahlil

"Menerapkan strategi pencegahan primer dan sekunder, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan primer," ujar Sreerekha.

Novo Nordisk Indonesia mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mentransformasi layanan kesehatan.

"Kami memahami pentingnya memperkuat layanan kesehatan primer untuk mendorong perubahan penanganan diabetes di Indonesia," bebernya.

Seiring dengan usia Novo Nordisk yang ke-100, pihaknya akan terus menjaga komitmennya untuk mendorong perubahan demi dunia yang sehat, saat ini dan untuk generasi mendatang.

"Kami juga berupaya untuk terus menemukan cara yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup penderita DMT2 dengan menjangkau masyarakat di daerah terpencil, meningkatkan kesadaran mereka terhadap diabetes dan mendukung pemerintah dalam memberikan mereka akses terhadap perawatan diabetes," tandas Sreerekha.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.