Dark/Light Mode

Lewat Satgas Anti Mafia Tanah, AHY Sebut Rp 13 Triliun Duit Negara Selamat

Jumat, 8 Maret 2024 09:39 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat berbicara di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (7/3/2024). (Foto: Instagram @agustudhoyono)
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat berbicara di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (7/3/2024). (Foto: Instagram @agustudhoyono)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) terus aktif melakukan penyelesaian sengketa konflik agraria dan pemberantasan mafia tanah.

Hal ini terlihat dari capaian di sepanjang tahun 2023, satuan tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp 13 triliun potensi kerugian negara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan, berkat kerja keras dan kerja sama antar stakeholder, termasuk dukungan penuh dari aparat penegak hukum APH) seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian, sepanjang tahun lalu, Satgas Anti Mafia Tanah berhasil menyelesaikan 82 kasus, 60 proses penyidikan dan menangkap 159 tersangka mafia tanah.

"Ini capaian yang luar biasa. Tetapi yang fenomenal menurut saya adalah, dengan itu semua ada lebih dari Rp 13 triliun berhasil diselamatkan. Ini potensi kerugian negara, keuangan negara," ujar AHY, usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga : Top, Laba Bersih Bank DKI Tembus Rp 1 Triliun di 2023

Hal ini sejalan dengan Rapat Pra-Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, yang bertujuan untuk menentukan target-target operasi, yang akan digelar dan akan Kementerian ATR/BPN proses di tahun ini.

AHY menekankan, pemberantasan mafia tanah merupakan agenda yang sangat penting karena mafia tanah tak hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat, namun juga merugikan negara.

Sebab, ekosistem ekonomi yang ramah bagi semua pihak penting dibuat, salah satunya bisa diwujudkan dengan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Jangan sampai, investor tidak punya keyakinan dalam berinvestasi karena adanya mafia tanah di sana-sini," ucapnya.

Baca juga : Wow, Dusan Vlahovic Dibanderol Rp 1,5 Triliun

Selain penyelesaian kasus mafia tanah ini, pihaknya juga menekankan tiga arahan Presiden Jokowi yang harus dilaksanakan, dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang yang berintegritas dan berstandar dunia. Yakni, mendorong penerapan sertipikat tanah elektronik agar lebih masif, melakukan revisi peraturan terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading dan mempercepat pendaftaran tanah 120 juta bidang tanah, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Untuk pendaftaran tanah, terbukti memberikan dampak terhadap pertambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) Indonesia sebesar kurang lebih Rp 6.067 triliun, yang bersumber dari Hak Tanggungan, PPH (Pajak Penghasilan), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)," ucapnya.

Selain tiga hal ini, AHY memastikan, tetap ada beberapa hal lain yang perlu menjadi atensi Kementerian ATR/BPN, seperti tata ruang dan Investasi, program reforma agraria, Bank Tanah, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.

Rakernas yang diselenggarakan mulai 6 sampai 9 Maret 2024 ini, diikuti 1.300 ppeserta dengan tema “Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang yang Modern, Berintegritas dan Berstandar Dunia”, terdapat dua elemen utama terkait tata kelola pertanahan dan tata ruang yang harus dihadirkan, yaitu Instrumen Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi atau Investasi.

Baca juga : Hilirisasi Jadi Kunci Kekuatan Ekonomi

AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menegaskan, berbagai langkah tersebut sesuai dengan arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029.

Meski baru dua minggu menjabat, ia berharap, di sisa tahun terakhir Pemerintahan Presiden Jokowi, para jajarannya terus menyelesaikan target program strategis di bidang pengelolaan pertanahan dan tata ruang.

"Terpenting, dalam implementasi arah dan kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN ini, tidak dapat terlaksana tanpa dukungan, kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak, kementerian atau lembaga, serta stakeholders terkait," tegas AHY.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.