Diduga Ada Monopoli Swasta, Menhub Akan Evaluasi Kebijakan Tol Laut

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui adanya pengaturan harga yang tidak sehat di Tol Laut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencurigai adanya monopoli pengiriman barang melalui Tol Laut oleh perusahaan swasta. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10) kemarin dalam rapat terbatas membahas penyampaikan program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi.

"Mensinyalir terjadi satu penguasaan barang secara berlebihan sehingga tidak bisa mendapatkan harga tol laut dan harga barang seperti dulu. Kita akan tata kembali," ujarnya disela-sela membuka rapat umum INACA di Jakarta, Kamis (31/10).

Baca juga : Suharso Monoarfa, Ketum Partai Ketiga Yang Merapat ke Istana

BKS-sapaan akrab Budi Karya menjelaskan, penguasaan tol laut tersebut kebanyakan berada dari Surabaya. Dari Surabaya, barang tersebut dibawa ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Dominasi pengiriman itu dianggap merugikan pemerintah.

Pemerintah juga memberikan subsidi untuk pengiriman barang melalui tol laut. Menhub menjelaskan, nantinya akan dibuat sistem pemesanan terbuka dengan menggunakan teknologi informasi. Pembeli dapat langsung memesan pengiriman melalui sistem tersebut.

"Jadi seperti orang memesan, jadi kalau pemesanannya banyak tidak boleh, kita batasi," jelasnya.

Baca juga : Mega dan SBY Dipastikan Hadiri Pelantikan Jokowi-Maruf

BKS berharap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memayungi Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga BUMD tersebut bisa menyediakan kontainer untuk dimanfaatkan secara kolektif oleh UKM yang terkumpul.

Masalah keterisian kontainer menurut Menteri Budi juga menjadi penyebab adanya monopoli. Karena, UKM di daerah memiliki kebutuhan belanja tidak sampain1 kontainer.

"Dia mau dititipin sama orang, dikerjain sama orang itu seperti agen, nah harganya jadi mahal," pungkasnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.