Mendagri Ingatkan Tugas Penting BNPP Jaga Perbatasan Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan sejumlah tugas penting BNPP dalam menjaga kawasan perbatasan dan pertahanan negara.

Ia menjelaskan, sejak didirikan pada tahun 2010, beragam permasalahan perbatasan negara telah berhasil diselesaikan oleh BNPP.

"Kalau bicara titik ada tugas utamanya adalah menyelesaikan beberapa dispute segmen terutama dengan Malaysia dan Timor Leste, kalau dengan PNG (Papua Nugini) kita tidak ada sengketa," tutur Tito.

Hal ini diungkapkan Tito saat ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 di The Tribrata Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca juga : Menko Hadi Sampaikan 4 Arahan Pengelolaan Perbatasan Negara

Eks Kapolri ini menerangkan beberapa tugas yang lain dari BNPP, yakni mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menempatkan PLBN sebagai garda terdepan negara sehingga harus dibangun dengan kuat dan kokoh.

“Pos lintas batas ini menjadi kebanggaan Indonesia garda terdepan. Beliau (Presiden) sudah membangun sebanyak 15, 8 pos sudah operasional, 7 belum diresmikan, tapi 5 belum diresmikan, yang 2 lagi tahap pembangunan,” jelasnya.

Kemudian tugas yang lain adalah mengembangkan daerah perbatasan, sesuai dengan kebutuhannya dan strategi kebijakan nasional terhadap daerah perbatasan.

Baca juga : Dinda Kirana, Sindir Mantan Yang Pamer Pacar Baru

Oleh karena itu, sebagai Kepala BNPP dirinya kerap melakukan diskusi, koordinasi, hingga belanja masalah untuk melihat kebutuhan setiap kecamatan di daerah perbatasan Indonesia.

"Totalnya kecamatan adalah lebih kurang 584 yang di perbatasan, 2024 itu mengelola 222 kecamatan, sesuai kebutuhan, ada yang minta jalan, ada yang minta pasar, ada yang minta sarana pendidikan, ada untuk bantuan dermaga," ungkap Tito.

Melihat kebutuhan yang sangat beragam, ke depan Mendagri akan melakukan inventarisasi dan menggelar rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian, akan terlihat apa yang menjadi fokus pekerjaan setiap pemerintah daerah (Pemda).

Baca juga : Kemendagri Dukung Digitalisasi Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

"Setelah itu nanti sambil membicarakan juga 2025-2029 kita mau apa, nanti akan kita berikan masukan kepada pemerintah yang baru," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.