Dark/Light Mode

Mau Hapus UN

Nadiem Putar Kaset Kusut

Jumat, 29 November 2019 07:27 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Patra Rizki Syahputra/Rakyat Merdeka)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Patra Rizki Syahputra/Rakyat Merdeka)

 Sebelumnya 
Penghapusan UN bisa menekan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya, bisa dilakukan efisiensi bagi pengeluaran Kemendikbud. Salah satu sektor kegiatan yang membutuhkan anggaran besar adalah UN.

Setiap tahun, Kemendikbud menghabiskan anggaran Rp 300 miliar untuk pembelian komputer selama UNBK.

Kepala Bidang Sinkronasi Kebijakan Paska Kemendibud, Kurniawan menjelaskan, kebijakan UN tersebut masih dalam tahap kajian. Mendikbud baru akan mengeluarkan hasilnya, setelah 100 hari jabatannya. “Kita tunggu saja, apa kebijakan yang dikeluarkan Mas Menteri. Karena penghapusan itu kan masih dalam tahap evaluasi. Setelah 100 hari akan kelihatan apa perencanaan beliau di Kemendikbud,” ujarnya.

Baca juga : Maguire Layak Jadi Kapten MU

Komisi X DPR meminta, Nadiem mengevaluasi penghapusan UN. “Kalau mau diubah silakan saja, tapi kemudian apa nanti gantinya untuk evaluasi?” tanya Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf. Wacana penghapusan ujian nasional itu belum dibahas oleh Nadiem di Komisi X DPR. Nadiem sebelumnya hanya menyampaikan tiga prioritasnya, yakni deregulasi, debirokratisasi, dan pembangunan karakter.

“Soal deregulasi apakah UN bagian dari itu, saya belum tahu,” ujar eks Wagub Jabar itu. Nadiem meminta waktu satu bulan untuk menata internal Kemendikbud sebelum menggelar rapat kerja berikutnya dengan Komisi X.

Anggota Komisi X ‘Andreas Hugo Pareira mengatakan, Kemendikbud harus bisa menjelaskan alternatif terkait evaluasi kepada siswa selain UN. “Bagaimanapun seorang siswa yang menjalankan proses belajar perlu melalui fase evaluasi, dan bentuk evaluasinya seperti apa. Hal ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah,” ujarnya.

Baca juga : Ida Mahmudah Siap Jadi Ketua DPRD DKI

Wacana menghapus UN memang bukan hal baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat melontarkan penghapusan UN pada 2016. Kendati demikian, gagasan tersebut tak terlaksana karena tak mendapat restu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menyatakan, menolak wacana moratorium UN. Penolakan dilakukan setelah wacana itu dibahas dalam sidang kabinet. Ke pada Menteri Muhadjir, yang ketika itu mengisi posisi Mendikbud, diinstruksikan untuk melakukan evaluasi mendalam.

Netizen menyebut, Nadiem sebetulnya hanya memutarkan lagu lama. “Ini mah mas menteri cuma muterin lagu lama kaset kusut aja,” cuit @fathurdoaibu.

“Tiap ganti menteri selalu ada wacana UN mau dihapus, saya ga tau itu cuma buat jualan atau apa? Cuma masalah mendasar pendidikan bukan itu deh, tapi soal kurikulum yang njlimet dan administrasi guru yang berjubel. Tolong mas menteri @Nadiem_Makarim itu dibenahi ya mas,” sambung @ChristianWija16.

Baca juga : KLHK : Kualitas Udara di Jakarta Masih Relatif Bagus

Sementara akun @meemuw berharap penghapusan UN kali ini tak sekadar wacana seperti yang duludulu. “Pak nadiem tolong hapus UNnya jangan wacana doang kaya yang dulu-dulu ya,” pintanya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.