Dark/Light Mode

Koordinator Keamanan Laut Bakal Satu Pintu

Jumat, 10 Januari 2020 12:45 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah ingin koordinasi keamanan laut akan melalui satu pintu. Ketentuan itu akan dituangkan dalam Omnibus Law Keamaman Laut yang kini tengah digodok.

”Sekarang ada 7 institusi yang punya wewenang melakukan tindakan-tindakan hukum di laut. Ada polair, KKP, Bakamla, Angkatan Laut, ada Departemen Perhubungan, Bea-Cukai, ada Imigrasi, macam-macam di situ. Kan wewenang ini nanti akan dikoordinasikan aja,” kata Mahfud di Kom pleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Baca juga : Aspri Imam Nahrawi Bakal Segera Disidang

Mahfud mengaku pihaknya belum menentukan diputuskan lembaga mana yang akan ditunjuk menjadi pintu utama koordinasi tersebut. Yang pasti, lanjut Mahfud, Omnibus Law Keamanan Laut bertujuan menata sistem keamanan laut menjadi lebih baik.

Pemerintah akan meleburkan 24 Undang-Undang dan 2 Peraturan Pemerintah (PP).

Baca juga : Dorong Pengembangan Sapi, SYL Guyur Bali Rp 30 M

”Kalau kuatnya sih sudah kuat, tujuannya agar tidak tumpang-tindih. Misalnya undang-undang nomor sekian pasal sekian bertentangan dengan UU ini pasal sekian, bertentangan ini. Diangkat saja jadi satu aturan yang sama,” kata Mahfud.

Untuk mematangkan Omnibus Law Keamanan Laut, dua hari lalu, Mahfud menggelar rapat perdana dengan pihak terkait. Rapat ini baru pada tahap inventaris regulasi.

Baca juga : Banjir Dimana mana, Basuki Kecewa Sama Anies

Mahfud berkomitmen dapat menyelesaikan draf Omnibus Law Keamanan Laut pada tahun ini. Ditegaskannya, penyusunan Omnibus law Keamanan Laut tidak terkait dengan kisruh soal perbatasan Natuna dengan China.

Menurutnya, pembenahan sistem keamanan laut sudah lama diperintahkan Presiden Jokowi. Selain untuk menata kewenangan antar instansi, tujuannya untuk memperbaiki sistem perdagangan. Karena selama ini, kegiatan bongkar muat memakan waktu cukup lama sehingga menghambat investasi. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.