Ini Kata BNPB Soal Data Kasus Positif Covid-19 Yang Tertutup dan Tak Sinkron

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bicara panjang lebar soal data kasus positif Covid-19. Soal kasus yang tertutup, dan ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo berdalih, data tersebut tidak sinkron karena terbatasnya asupan dari Kementerian Kesehatan.

"Jadi, kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka. Itu memang salah satu kendala saat ini," kata Agus dalam diskusi video konferensi yang tayang di kanal YouTube Energy Academy Indonesia, Minggu (5/4).

Untuk mengantisipasinya, Agus menyebut pihaknya tengah membangun aplikasi Lawan COVID-19 yang bisa digunakan untuk menampung data terkait kasus positif.

Baca juga : Wapres Barcelona Positif Covid-19, Xavi Nyumbang Rp 17,7 M

"Besok (hari ini, Red), akan ada penandatanganan MoU untuk membuka data dengan mengerahkan banyak pihak dalam melakukan entry data, agar menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan. Mulai dari BNPB hingga BPBD. Termasuk, militer dan polisi untuk entry data di seluruh Indonesia, dan nanti connect ke aplikasi. Itu yang akan dilakukan," jelas Agus.

Ia membenarkan, selama ini masih banyak data yang tertutup. Tingkat pengetahuan dan aksi bully yang terjadi di tengah masyarakat,menjadi alasannya. "Betul, masih banyak yang tertutup," ucap Agus.

Sejauh ini, pihaknya masih berusaha keras untuk mewujudkan keterbukaan data tersebut. "Kita tunggu aja minggu depan ini, kita akan melakukan lebih bagus lagi," janjinya.

Ia juga mengaku baru tahu, kalau Kementerian Kesehatan setiap hari melaporkan data tersebut ke Badan Kesehatan Dunia (WHO). Datanya meliputi nomor, jenis kelamin, umur, dan status pasien.

Baca juga : Ini Hitungan Denny JA Soal Jumlah Kasus Covid-19 Jika Mudik Tak Dilarang

 "Baru tahu juga ada data-data seperti itu. Memang ada kendala-kendala seperti itu," ujarnya.

Agus menyadari, keterbukaan data sangat penting. Namun, masyarakat juga perlu diedukasi bahwa setiap yang terinfeksi Covid-19 bukanlah aib.

"Kalau tahu, siapa yang kena kasus positif diumumkan. Cari siapa yang dekat dengan orang ini, lapor datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk cek atau isolasi mandiri," tambahnya.

Masih di kanal YouTube yang sama, Kepala Pusat Permodelan Matematikan dan Simulasi ITB Nuning Nuraini menampilkan beberapa slide grafik dan tabel proyeksi sebaran Covid-19.

Baca juga : Ketua Parlemen Iran Positif Covid-19

Ia menyimpulkan, sebagian besar provinsi dengan kepadatan kasus Covid-19 tertinggi dan rasio kasus tak terdeteksi terletak di luar Jawa. "Seperti Bengkulu, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau dan Bali," sebutnya.

Karena itu, Penggagas Kawal COVID-19 Ainun Najib mendesak pemerintah terbuka dalam hal data kasus positif. Keterbukaan pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia meyakini, selama ini kasus positif Covid-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Kondisi ini bisa membuat masyarakat menjadi lengah. "Jangan-jangan masyarakat menyangka sudah landai," kata Ainun. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.